AKHR POLITIK 2017

Matdon – Rois ‘Am Majelis Sastra Bandung

TRIBUN JABAR Selasa 27 DESEMBER 2017

Hiruk pikuk politik di tanah air tahun ini ditutup dengan dua persoalan politik yang seru, lebih seru dari nonton sepakbola. Pertama soal Setya Novanto dan kedua soal pencabutan dukungan Golkar untuk Ridwan Kamil (RK) untuk menjadi balon Gubernur Jawa Barat. Persoalan Setya Novanto sebetulnya bukan langung persoalan politik, tapi berimbas hebat pada politik. Karena Setnov, Golkar harus melalukan Munaslub.

Dan persoslan pertama juga berimbas pada persoalan kedua yakni Pilgub Jabar. Golkar secara gammbalang menarik dukungan pada calon gubernur RK. Dikabarkan juga PPP dan PKB, dua partai yang juga mendukung RK akan mencabut dukungannya.

Kita bergeser dulu, memang selama tahun 2017 Indonesia dihadapkan pada isu-isu radikal yang menganggu eksistensi Pancasila dan UUD 1945. Empat pilar utama, yaitu BIN, Polri, TNI, dan MPR RI berupaya menjaga dasar ideologi negara tersebut.

Jika pada tahun tahun sebelumnya, kelompok ideologis dan kaum radikal berbeda pandangan. namun di tahun 2017, kedua kelompok itu bersatu. Tapi persoalan itu bisa dijawab dengan bersatunya rakyat Indonesia yang bepegang teguh pada Pancasila.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan meminta agar rakyat Indonesia bisa menjaga cara berpolitik dengan baik. Nilai keindonesiaan, nilai kesopanan, kesantunan, dan nilai Pancasila  harus diangkat ke permukaan generasi muda memahaminya. Jangan sampai kaum elite politik memberi pendidikan  tidak baik kepada masyarakat dan anak-anak.

Untuk mencegah politik radikalise itu, penyair Ahda Imran, Aan Mansyur dan Joko Pinurbo ditugaskan ke pelosok tanah air untuk meredam kasus radikalisme melaluia sastra. Cara berpolitik yang baik memag harus dikembangkan dan disampaikan kepada rakyat dan anak-anak agar nilai keindonesiaan tidak hilang, melalu sastra bisa jadi hal ini sangat bagus.

Elemen masyarakat terdiri dari Ulama dan tokoh masyaratat serta tokoh agama lainnya memang harus memberi masukan bagus kepada pemerintah dan masyarakat dalam upaya pembangunan budaya bangsa. Selain itu, juga membangkitkan kembali harga diri dan semangat juang bangsa Indonesia menuju terbentuknya kepribadian Pancasila.

Perlu difahami, bahwa dinamikam politik saat ini  banyak diwarnai pemandangan di luar akal sehat, pertarungan politik yang ditampilkan melalui media digital tak bisa dielakan. Pertarungan kebencian, kemarahan dan permusuhan di media sosial begitu jelas, bahkan tanpa mengenal orangnya kita bisa memaki orang tersebut.

Kembai ke Setya Novanto dan RK, dua manusia ini perlu dicatat dalam sejarah, bahwa ketika Setnov menabrak tiang listrik dan akhirnya merigkuk dalm tahanan KPK, medsos dengan gerakan radikal – yang tanpa sengaja – sudah ikut membantu KPK (inilah gerakan radikal positif). Ridwan Kamil, yang biasa menggunakan Medsos dengan gerakan muji sorangan tanpa mau dikritik, menjadi korbaan karena tidak mau berkomukiasi dengan Golkar. Golkar dengan radikal positip mencabut dukungnannya. Radikalsme tidak semuanya negatif.

 

Setnov dan RK

Definisi politik dalam mata pandang Bung Karno adalah cara mengabadikan diri bagi kepentingan orang banyak. Dalam politik sesunggunya setiap individu dituntut untuk memberikan pengabdian yang tidak berorientasi pada kepentingan diri dan kelompoknya.

Dua manusia Setnov dan RK masih belum bisa menjalankan hal itu. Politik humanis diabaikan, politik berwajah dan berjiwa kemanusiaan ditampilkan tapi penuh kebohongan. Politik itu menuntun setiap orang untuk memiliki rasa empati dan menghayati perasaan orang lain. Politik merupaakan alat untuk memikirkan kebaikan dan kemaslahatan umat manusia.

Kasus Setnov dan RK merupakan pembelajaran agar politikus harus belajar dewasa politik agar tidak merusak persatuan dan kesatuan bangsa.  Tingkat kedewasaan demokrasi Indonesia harus lebih matang sehingga bisa membedakan mana substansi dan kemajuan demokrasi, pesta demokrasi, dan hak masyarakat.

Fungsi pokok politik yang harus berjalan dalam sebuah sistem politik/negara ialah merumuskan kepentingan, adalah fungsi menyusun dan mengungkapkan tuntutan politik dalam suatu negara. Fungsi komunikasi politik adalah proses penyampaian informasi mengenai politik dari masyarakat kepada pemerintah dan juga dari pemerintah kepada masyarakat.

Lebih jauh kalau kita setuju, politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik.

Apalagi jika diartikan politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional.

Saya masih ingat, bahwa Parpol (Partai Politik) itu nyaris sama degan batu akik dan sejak lama sudah sangat terkenal dan sebagian orang sangat memujanya, sebab baik Parpol maupun Batu Akik diyakini mempunyai nilai yang tak bisa difahami oleh orang awam. Misalnya Parpol sangat berguna bagi seseorang untuk menjadi Gubernur, Walikota atau Persiden, begitupun batu akik, ada yang percaya batu akik memiliki kekuatan gaib dimana seseorang yang memakainya sukses jadi pemimpi (n).

Banyak yang mengira masuk Parpol kehidupan akan berubah menjadi baik, dari miskin menjadi kaya dengan menjual semua programnya, apalagi soal wacana Parpol akan mendapatkan “modal” 1 Triliun dari pemerintah. Begitupun batu akik, misalnya akik jenis Cempaka Sulaeiman, bisa dipercaya sebagai batu keberuntungan bagi nasib seseorang.

Setnov hancur lebur karena korupsi di balik Partai, RK juga akan hancur jika tanpa partai. Cag!

Iklan

Tiang Listrik dan Politik

Pikiran Rakyat Rabu 22 Nopember 2017

 

Seminggu sudah tiang listrik menjadi viral, ketenarannya untuk sementara mengalahkan Persib dan Ayu Tingting. Dan sejak tiang listrik menjadi korban mobil yang ditumpangi Setya Novanto, tokoh politik yang juga tenarnya menyamai tiang listrik,  bermunculan hiburan politik berupa meme tiang lsitrik.

Meme-meme tentang tiang listrik tersebar  di media sosial.  Rakyat Indonesia memang jago kalau soal bikin meme-meme kocak. Mencari bahagia itu memang tugas rakyat Indonesia karena partai politik dan presiden sekalaipun tidak bisa memberi kebahagiaan.

Meme  mulai dari #SaveTiang Listrik,  Tiang listriknya sampai minta maaf nih, Tiang Listrik Jadi Tersangka, Hari Kesaktian Tiag Listrik, Tiang Listrik berduka, hingga gambar gambar lucu untuk tiang listrik. Jika dihitung tentu akan lebih dari 100 teks meme untuk tiang listrik.

Sejak duku kitab tahu bahwa tiang listrik tidak hanya berfungsi sebagai penopang kabel beraliran listrik ribuan watt. Tiang listrik memiliki manfaat yang sangat berguna bagi kehidupan warga Indonesia. Meskipun fungsi pokoknya adalah sebagai tiang untuk menghubungkan kabel listrik dari satu rumah ke rumah yang lainnya.

Misalnya tiang listrik sebagai kentongan. Di daerah saya di wilayah Cijerah, tiang listrik kerap dijadikan fungsi ngaronda, ia akan dipukul Hansip pada jam 2 atau jam 3 subuh. Manakala kentongan yang biasanya dibuat dari kayu tidak ada, maka tiang listrik menjadi pengganti.  Kentogan memang agak ribet kalau dibawa terus oleh hansip, kita bisa lihat kentongan hanya dibawa saat takbiran atau memang ada pawai obor. Sementara tiang listrik tidak usah dibawa.

Selain tiang listrik memiliki bunyi yang lebih kencang dan bergema dibandingkan dengan kentongan,  gema tiang listrik  bisa menyebar dalam radius lebih dari 1 km.  Itulah kenapa tiang listrik sangat efektif untuk dijadikan kentongan.

Tiang listrik juga sangat efektif untuk  sebuah advertensi atau iklan.  Para pengusaha kecil dan menengah menjadikan tiang listrik sebagai tempat iklan yang efektif dan efisien. Dengan adanya tiang listrik mereka tak perlu membayar pajak iklan ataupun susah-susah membangun sebuah Billboard yang belum bentuk efektif untuk mengiklankan usahanya.

Iklan badut ulang tahun dan sedot WC sangat kerap ditemui sejajar dengan iklan wajah calon walikota dan calon gubernur.  Tiga jenis iklan ini memang sangat mengganggu, namun dalam kondisi tertentu justru malah sangat dibutuhkan. Bayangkan jika tidak ada sedot WC, mau jadi apa kota ini jika wc mempet. Bayangkan pula jika tidak ada iklan wajah calon kepala daerah, kita tidak bisa membayangkan bagaimana cara melempar setan untuk ibadah Haji.

Tiang listrik juga  memiliki fungsi lain yaitu sebagai barikade bagi para pejalan kaki. Tiang listrik bisa menyelamatkan sebuah nyawa. Namun di sisi lain kadang-kadang yang bagai dua mata pisau yang juga bisa menusuk pemiliknya. Keberadaan tiang listrik di Indonesia memang masih menjadi kontroversi karena dianggap membahayakan. Di negara-negara maju tiang listrik sudash diganti dengan kabel listrik yang ditanam di bawah permukaan tanah karean tiang listrik dianggap merusak estetika sebuah kota.

Tapi, apa jadinya jika tidak ada tiang listrik, mungkin KPK masih mencari Setya Novanto. Jadi fungsi lain tiang listrik adalah salah satu komponen utama dari konstruksi distribusi saluran udara yang menyangga hantaran listrik beserta perlengkapannya dan menjadi anggota KPK tidak resmi. Jika saja tidak terjadi peristiwa yang berhubungan dengan tiang listrik, mungkin Setnov masih berkeliaran. Kemampuannya dalam berkelit sudah teruji lolos jeratan hukum  berkali kali. Namun ketika berhadapan dengan tiang listrik, ia tidk berdaya.

Menarik sebuah status di FB tertulis, Tiang Listrik adalah simbol pemersatu. Viral dan menjadi spirit untuk KPK agar terus mengejar. Tiang Listrik tetap berdiri tegar sebagai penyangga energi  yang menerangi dunia.

Hiburan Politik

Meme adalah gambaran bagaimana rakyat tetap ingin gembira di tengah hiruk pikuk politik dan nasib yang nyinyir. Mungkin ini tidak penting bagi perkembangan politik negeri. Tapi bagi rakyat, menjadi hiburan tersendiri di tengah hiruk pikuk yang melelahkan.

Meme tiang listrik itu tentu sebuah parodi sosial-politik yang sedang terjadi di tanah air.  Kemudian tersebar ke seluruh pelosok mulut rakyat Indonesia, baik melaluiWA  maupun jejaring sosial Facebook atau Twitter, yang pasti kalimat diatas menjadi anekdot yang berkembang pesat.

Meme – sekali lagi – menjadi salah hiburan bagi rakyat.  Di dalamnya ada kisah nyata namun diplesetkan, karena sebuah memet akan tercipta dengan sendirinya di masyarakat untuk menggambarkan peristiwa lucu. Sebuah meme tercipta dengan sendirinya tanpa harus berfikir panjang, sebuah obrolan di warung kopi bisa berkembang menjadi meme, kemudian bahasanya dimodifikasi agar lebih seger dan gerr!.

Sebuah meme tercipta biasanya karena orang jenuh dengan keseriusan, menginginkan suasana yang lebih fresh, meskipun terkadang meme juga perlu menjadi kajian secara psikilogis maupun sosiologis, karena ternyata dalam meme itu meskipun ada unsur tawa dan lucu tapi banyak juga berisi sindiran.

Meme lebih mendekati sebuah sindiran nyinyir, kelakar rakyat. Mungkin semacam kegelisahan masyarakat atas peristiwa social maupun politik yang membelit pikiran, membuat imajinasi berkembang serta mendadak pintar dalam menciptakan istilah dan cerita unik.

Jika ditelusuri, meme-meme itu tidak diketahui siapa pembuatnya, karena tiba-tiba saja viral dan surprise!. Mungkinkah itu sebuah sindiran halus, kritik yang soleh, atau kemarahan yang manis?, sepanjang meme itu tidak menjurus SARA, saya pikir inilah kondisi rasional rakyat Indonesia. Ketimbang rakyat bunuh diri karena bingung dalam menentukan pemimpin mereka, maka anekdot itu menjadi penting, semacam pil mujarab untuk menyembuhkan sesaat rasa sakit rakyat yang kerap dibohongi. Cag!

Indonesia Lahir Dari Puisi

 

Pikiran Rakyat Selasa 24 Oktober 2017

Ada peristiwa Hari Sumpah Pemuda di bulan Oktober, tepatnya pada 28 Oktober 1928.  Sebuah peristiwa heboh saat itu, dimana  para pemuda dari berbagai daerah berikrar dalam sebuah janji suci kebangsaan  yakni Sumpah Pemuda . Isinya tak lain sebuah pengakuan satu bangsa Indonesia, satu tanah air Indonesia, dan satu bahasa Indonesia. Sejarah kemudian bergulir, bulan Oktober menjadi Bulan Bahasa.

Kongres Pemuda 28 Oktober 1928 lalu, adalah sebuah momentum kebangkitan Bangsa Indonesia yang saat itu belum merdeka. lagu Indonesia Raya menggema pada penutupan acara, lagu kebangsaan karya WR. Supratman itu untuk pertama kalinya seakan menjadi penyemangat para pemuda, dan pemerintah Belanda lengah, menyepelekan napas perjuangan rakyat Indonesia melalui bahasa.

Dengan semangat yang hebat, seorang pemuda (sastrawan) bernama Muhammad Yamin membuat coretan puisi atau semacam draft di secarik kertas, diberikan pada Soegondo Djojopoespito selaku pimpinan rapat. Lalu diedarkan dan direvisi, dan jleg, jadilah teks puisi “Sumpah Pemuda” yang terkenal itu. Maka Bulan Oktober menjadi bulan kelahiran bahasa persatuan. Soegondo membacakannya langsung.

Sejak saat itu, Sumpah Pemuda menjadi puisi yang heroik, ia ditulis oleh para pemuda dari berbagai daerah di tanah air. Puisi pendek itu membahana kemana -mana, dampaknya sangat luas untuk sebuah kesadaran penuh atas nama rakyat Indonesia. Jika Indonesia merdeka tahun 1945, maka sumpah pemuda adalah perjuangan nyata hingga Indonesia benar-benar merdeka.

Tak salah jika pada peringatan Hari Puisi Indonesia (HPI) 4 Oktober 2017 di Jakarta didengungkan bahwa Indonesia dilahirkan oleh puisi pendek  berjudul Sumpah Pemuda. Sejak tahun 1928, sastrawan dari berbagai daerah menulis dalam bahasa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka.

Tetapi akhir-akhir ini tidak semua rakyat Indonesia mengetahui bulan Oktober sebagai bulan bahasa. Atau mungkin mereka tahu tapi tidak peduli lagi dengan arti dan makna penting berbahasa karena memang sehari hari sudah bicara dengan bahasa, jadi buat apa bahasa diperbincangkan bahkan diperingati.

Apalagi di tengah hiruk pikuk persoalan bangsa mulai dari peristiwa politik, sosial, budaya serta ekonomi, yang mau tidak mau persoalan bahasa menjadi nomor sekian dari persoalan primer dan skunder bangsa.  Sehingga tak aneh kiranya jika kegiatan yang berkenaan dengan perkembangan bahasa dan sastra (khususnya) bisa dikatakan sepi. Semangat Sumpah Pemuda yang jelas-jelas menyatakan satu bangsa, satu bahasa dan satu tanah air lewat begitu saja.

 

Menengok Bahasa Indonesia

Pada dasarnya Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu –  bahasa penghubung antar suku di Nusantara (Ini terjadi pada  zaman Sriwijaya), juga digunakan sebagai bahasa dalam perniagaan. Hal ini bisa dilihat dari tulisan yang terdapat pada batu Nisan di Minye Tujoh, Aceh, lalu Prasasti Kedukan Bukit, di Palembang pada tahun 683, sampai Prasati Karang Brahi Bangko, Merangi, Jambi, pada Tahun 688.

Bahasa Melayu selain sebagai bahasa perdagangan antar suku yang ada di Indonesia maupun pedagang dari luar indonesia, juga sebagai bahasa  resmi kerajaan, dan sudah sejak lama sudah berfungsi sebagai bahasa kebudayaan yaitu bahasa buku-buku yang berisi aturan-aturan hidup dan sastra.

Bahasa melayu mudah diterima di Indonesia, serta mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa persatuan bangsa Indonesia. Penyebaran bahasa melayu bersamaan dengan penyebaran Agama Islam di wilayah Nusantara.

Bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia karena bahasa melayu sudah merupakan lingua franca (bahasa pengantar/bahasa pergaulan) di Indonesia, bahasa perhubungan dan bahasa perdangangan, sederhana, tidak mengenal bahasa kasar dan halus.

Pada perkembangan selanjutnya bahasa melayu dipakai oleh Kesultanan Malaka, yang pada akhirnya disebut sebagai bahasa Melayu Tinggi. Penggunaannya terbatas di kalangan keluarga kerajaan di sekitar Sumatera, Jawa, dan Semenanjung Malaya. Inilah yang kemudian dilirik oleh pemerintah kolonial Hindia-Belanda bahasa Melayu (Tinggi) dapat membantu administrasi bagi kalangan pegawai pribumi, terjadi pada awal abad 19 dan terbentuklah “bahasa Indonesia” yang secara perlahan terpisah dari bentuk semula bahasa Melayu Riau-Johor. Bahasa Melayu di Indonesia kemudian digunakan sebagai lingua franca, namun pada waktu itu belum banyak yang menggunakannya sebagai bahasa ibu. Bahasa ibu masih menggunakan bahasa daerah yang jumlahnya mencapai 360 bahasa.

Perkembangan selanjutnya bahasa Melayu di wilayah nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa persatuan bangsa Indonesia, oleh karena itu para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia.

Kita tak bisa lepas dari Budi Utomo, sebagai faktor yang mempengaruhi perkermbangan bahasa Indonesia. Budi Utomo (1908) merupakan organisasi nasional pertama berdiri, tempat berkumpulnya kaum terpelajar bangsa Indonesia, dengan sadar menuntut agar syarat-syarat untuk masuk ke sekolah Belanda diperingan,.

Kita tak bisa melupakan Sarekat Islam (1912), partai ini memang bergerak dibidang perdagangan, sosial dan politik tetapi bahsa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Lalu Balai Pustaka, pimpinan Dr. G.A.J. Hazueyang belakangan berubah menjadi balai pustaka, memberikan kesempatan kepada pengarang-pengarang bangsa Indonesia untuk menulis cerita ciptanya dalam bahasa melayu.

Terlalu panjang jika sejarah bahasa ini dirunut ke sejarah perkembangan Ejaan van Ophuijsen,  Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), Ejaan Soewandi, sampai ejaan bahasa prokem dan terakhir bahasa alay. Yang jelas, bahasa Indonesia termasuk 10 besar bahasa di dunia setelah bahasa Cina, Inggris, Hindi, Spanyol, Rusia, Arab, Bengal, Portugal,dan Jepang.

Meskipun bahasa Indonesia sempat “dijejali” dengan bahasa prokem dan bahasa alay yang merajalela pada zamannya. Karena perkembangan teknologi dan globalisasi mempunyai pengaruh pada perkembangan kehidupan sehari-hari termasuk dalam pergaulan bahasa.  Perkembangan media sosial alias dunia maya  seperti Facebook dan Twitter tak bisa dipungkiri menjadi salahsatu penyebab lahirnya bahasa alay. Biarkan saja itu berkembang, tak usah dilarang, karena pada akhirnya mereka akan kembali menggunakan bahasa Indonesia yang sebenarnya, justru perkembangan bahasa itu akan menjadi kamus besar pada suatu masa nanti.

Pada umumnya dalam pergaulan sehari-hari, kaum remaja tidak mau terikat bahasa baku, mereka menilai bahasa alay yang dipergunakan sudah menjadi bahasa gaul, bahasa alay tercipta dengan sendirinya hasil dari “pencarian” dan “kegelisahan”.  Benar kata Remy Silado, bahasa Indonesia itu bukan bahasa yang  baik dan benar, tapi bahasa yang baik dan enak didengar.  Mungkin menurut mereka bahsa alay adalah bahasa yang enak untuk saat ini.

Dan suatu saat nanti, pasti mereka akan bangga menjadi bangsa Indonesia dan bangga pula menggunakan bahasa Indonesia.

 

 

Indonesia dan Konflik Agraria

 

Pikiran Rakyat 26 September 2017

Hari Tani Jatuh pada 24 September 2017, namun Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) baru bergerak 27 September 2017. Rencananya 10.000 massa baik petani maupun buruh Inodnesia akan mengepung Jokowi. Mereka sekali lagi menekankan, betapa pentingnya keberadaan petani di tanah air atau di belahan bumi manapun, tapi konflik yang terus menerus menerpa tubuh petani Indonesia begitu besar. Ini akibat ketidakberpihakan politik rezim terhadap kaum tani yang kemudian berimbas kepada menurunnya minat untuk menjadi petani.

Dalam catatan Konsorisum Pembaruan Agraria (KPA), kepemimpinan Jokowi-JK konflik agraria tercatat terus meningkat. Sedikitnya telah terjadi 450 konflik agraria sepanjang tahun 2016, dengan luasan wilayah 1.265.027,39 hektar dan melibatkan 86.745 KK yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Jika di tahun sebelumnya (2015) tercatat 252 konflik agraria, maka terdapat peningkatan hampir dua kali lipat (Konsorsium Pembaruan Agraria, 2016).

Jika dirata-rata, terjadi satu konflik agraria dan 7.756 hektar lahan terlibat dalam konflik setiap harinya. Perkebunan masih tetap menjadi sektor penyebab tertinggi konflik agraria, disusul sektor properti, sektor infrastruktur, sektor kehutanan, sektor tambang, sektor pesisir dan kelautan dan sektor migas dan pertanian.  Dari uas tanah sekitar 1.265.027,39 hektar tadi terdiri dari tanah perkebunan, properti, infrastrukur, kehutanan, pertambangan, pesisir, migas dan pertanian yang hanya mencapai 1,55 %.  Dari 450 konflik tanah tadi, di dalamnya melibatkan warga dan swasta, warga dan pemeritah, warga dan TNI dan bisa juga warga dan warga.

Sungguh konflik agraria merupakan masalah yang sudah puluhan tahun tidak terselesaikan. Lahirnya konflik tersebut muncul lantaran pemberian izin/hak/konsesi oleh pejabat publik baik itu Menteri Kehutanan, Menteri ESDM, Kepala BPN, Gubernur dan Bupati yang memasukkan tanah/wilayah kelola/SDA kepunyaan sekelompok rakyat ke dalam konsesi badan-badan usaha raksasa dalam bidang produksi, ekstraksi, maupun konservasi.

Kemudian juga muncul berbagai tindakan kekerasan, manipulasi, dan penipuan dalam pengadaan tanah skala besar untuk proyek-proyek pembangunan, perusahaan-perusahaan raksasa, dan pemegang konsesi lain dalam bidang produksi, ekstraksi, konservasi dan eksklusi sekelompok rakyat pedesaan dari tanah yang dimasukkan ke dalam konsesi badan usaha raksasa.

Setelah 57 tahun UUPA diundangkan, ketimpangan struktur agraria dan konflik agraria masih terus terjadi.  Hampir di seluruh sektor, terjadi penguasaan secara besar-besaran atas sumber agraria. Dari seluruh wilayah darartan di Indonesia, sebesar 71 % dikuasai oleh perusahaan kehutanan, 16% oleh perusahaan perkebunan skala besar, 7% dikuasai masyarakat golongan kaya dan sisanya oleh masyarakat bawah. Dampaknya, satu persen orang terkaya menguasai 50,3 persen kekayaan nasional dan 10 persen orang terkaya menguasai 77 persen kekayaan nasional. Tanah menjadi objek investasi dan perdagangan yang semakin tidak ramah pada masyarakat miskin. Tercatat, rata-rata pemilikan tanah di pedesaan kurang dari 0,5 hektar. Per Maret tahun 2017 sebanyak 17,10 juta penduduk miskin hidup di desa. Tak hanya itu, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan juga terus merangkak naik (BPS, 2017). Hal ini tentu turut mendorong lonjakan angka urbanisasi.

Jokowi-JK dengan melalui visi Nawa Cita mencoba meneruskan amanat UUPA dan mejawab persoalan tersebut. Dibuatlah sebuah kebijakasn reforma agraria dengan target  9 juta hektar tanah akan diredistribusi dan dilegalisasi.  Kebijakan itu sering diulang  Jokowi tapi selama 3 tahun dicanangkan, perkembangan dan capaian implementasi reforma agraria belum menunjukan hasil yang menggembirakan. Tercatat, redistribusi tanah yang berasal dari HGU habis, tanah terlantar dan tanah negara lainnya sejak tahun 2015 hanya seluas 182.750 Ha. Redistribusi melalui transmigrasi sejak 2015 tercatat 32.146 Ha. Sementara itu, redistribusi dari pelepasan kawasan hutan seluas 0 Ha. Legalisasi aset sejak tahun 2015 tercatat seluas 609.349 Ha. Jika dibandingkan, legalisasi asset justru memiliki angka yang lebih tinggi, padahal dalam konteks reforma agraria, redistribusi tanah merupakan jalan untuk memangkas ketimpangan dan kemiskinan, bukan legalisasi.

Agraria di Jawa Barat

Di Jawa Barat, potensi berkurangnya lahan pertanian  akan makin kelihatan jika kita melihat rencana pembangunan infrastruktur yang telah diselesaikan pemerintah pusat maupun propinsi. Pada kurun waktu 1994-2005, lahan (primer & sekunder) berkurang seluas 261 ribu Ha. Lahan sawah pada kurun waktu yang sama berkurang seluas 181,5 ribu Ha dan lahan tambak pun berkurang seluas 1,7 ribu Ha. Disisi lain, lahan perkebunan bertambah seluas 140,3ribu Ha dan kawasan pertambangan meningkat seluas 318 Ha.

Disamping itu, proyek-proyek infrastruktur berskala besar dan lapar lahan telah disetujui dan terus dieksekusi. Kita bisa melihat pembangunan bendungan Jatigede misalnya, atau jalan tol Cisundawu, Bandara Kertajati dan pembangunan kawasan-kawasan industri di Jawa Barat akan mengurangi lahan pertanian secara signifikan. Sebagai gambaran, pembangunan tol Cisundawu akan mengkonversi lahan seluas 1.144,78 H (Bappeda Sumedang, 2012). Dan pembangunan waduk Jatigede mengkonversi lahan seluas 6.783 Ha yang terdiri dari lahan pertanian dan hutan.

Penurunan jumlah petani tersebut berbanding terbalik dengan perusahaan sektor pertanian. Jumlahnya mengalami kenaikan dari 2003 hingga 2013. Pada 2003, jumlah perusahaan pertanian tercatat 4.011, lalu naik sebanyak 5.486 tahun ini. Atau naik sebesar 36,77 persen. Dan kenaikan perusahaan pertanian paling tinggi sebesar 215 terjadi di Jawa Barat. Dengan kata lain, pemerintah lebih berorientasi pada penumbuhan perusahaan-perusahaan pertanian yang bercorak pada penguasaan tanah berskala besar atas nama efiesiensi dibawah penguasaan para pemilik modal besar dari dalam dan luar negeri.

Akibatnya semakin mempercepat dan memperluas proletarisasi kaum tani Indonesia karena pemilik modal tidak berorientasi pada penumbuhan sektor pertanian yang bersumber dari penguatan kapasitas berproduksi rumah tangga petani. Mereka hanya berorientasi pada penguasaan tanah berskala luas oleh perusahaan-perusahaan pertanian.

Sehingga tidak mengeherankan jika sebanyak 2,58 juta dari 3,5 juta rumah tangga petani di Jawa Barat berstatus petani gurem, yaitu petani dengan pemilikan lahan kurang dari 0,5 Ha (SP BPS 2003). Kondisi ini berbanding lurus dengan fakta bahwa wilayah pedesaan menjadi kantong utama kemiskinan. Sebanyak 1,79 juta jiwa penduduk miskin dari jumlah total penduduk miskin di Jawa Barat sebesar 4,5 juta jiwa berada di wilayah pedesaan.

Saya pikir ini akibat lemahnya peran pemerintah dalam mengendalikan pertumbuhan alih fungsi lahan sawah dan hutan, alih pekerjaan petani, rendahnya tingkat penyelesaian sengketa lahan pertanian dan kehutanan serta tidaknya adanya skema jaminan kesejahteraan bagi petani menjadi penyebab utama tingginya angka kemiskinan masyarakat pedesaan di Provinsi Jawa Barat.

Kenyataan ini jelas bahwa kebijakan reforma agraria Jokowi-JK tidak serius dilakukan. Prioritas utamanya justru malah lebih banyak dicurahkan pada pembangunan infrastruktur dan membuka keran investasi. Keluarnya beberapa paket ekonomi untuk memudahkan investasi justru bertolak belakang dengan semangat reforma agararia, karena menyebabkan tingginya kriminalisasi dan meluasnya konflik agraria akibat adanya ijin dan konsesi baru baik berupa HGU, Ijin Usaha Pertambangan, maupun pembangunan infrastruktur yang merampas tanah warga, seperti pembangunan bandara maupun pembangkit listrik.

Ingat!,  lahirnya Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 mengamanatkan perubahan mendasar terhadap prinsip-prinsip hukum agraria kolonial yang berlaku sebelum tahun 1960. Melalui pengukuhan hukum adat, pelarangan monopoli penguasaan tanah dan sumber agraria lain, pengikisan praktik feodalisme di pedesaan, serta jaminan kesetaraan hak atas tanah bagi laki-laki dan perempuan merupakan prinsip-prinsip UUPA untuk mewujudkan keadilan sosial. Kemudian, MPR RI menerjemahkan amanat tersebut melalui TAP MPR RI No. IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Propinsi Selebritis

 

Pikiran Rakyat 3 Agustus 2017

Wajah dunia politik Indonesia dihiasi dengan makin berjubelnya artis.  Fenomena ini sudah terjadi sejak tujuh atau sepuluh tahun dan fenomena ini sebenarnya terjadi di setiap negara.  Di Amerika ada Ronald Reagen, bintang film layar lebar itu berhasil menjadi Presiden Amerika Serikat dan kiprahnya dinilai berhasil. Lalu aktor laga Arnold Scwharzenneger, ia pernah menjabat Gubernur California,  ada juga Joseph Estrada, mantan aktor  Filipina yang pernah menjabat sebagai presiden dan mungkin masih banyak lagi pejabat negara yang berasal dari kalangan artis.

Partai Politik menjadi tujuan kendaraan yang harus ditumpangi para artis, pada Pemilu 2009 Partai Amanat Nasional merupakan partai terbanyak yang menjadi incaran para selebritis. Sebut saja Eko Patrio, Derry Drajat, Ikang Fauzi, Mrisa Haque. Dari Partai Bintang Reformasi (PBR) ada Dewi Yull, Partai Damai Sejahtera (PDS) Maya Rumantir, Bella Saphira dan Tessa Kaunang sebagai caleg.

Lalu kita pernah dikegetkan juga dengan Saeful Jamil, Julia Perez, Ayu Azhari dan sejumlah selebritis lainya termasuk RanoKarno, Dizky Chandra, Dede Yusuf atau Deddy Mizwar, Rike Dyah Pitaloka, Pasha Ungu, Andre Taulani, Ahmad Dhani  ke dalam bursa calon kepala daerah.  Selebritis mendongkrak dunia politik tanah air, ada yang berhasil ada juga yang gagal. Popularitas mereka bisa ‘dijual” dengan mengandalkan keartisannya dan kecerdasannya.  Yang tidak cerdas tentu kembali jadi artis.

Di Jawa Barat tentu politik artis lebih subur lagi, saya sampai lupa berapa banyak artis yang berlabuh di Parpol demi kedudukan kursi legislatif dan kepala daerah.  Keterlibatan selebritis dalam kancah perpolitikan tentu saja tidak menyalahi aturan karena hak asasi manusia telah tercantum dalam Undang-Undang dasar 1945 dan tersebar dalam beberapa pasal terutama pasal 27-31. Maka hak asasi manusia meliputi hak atas kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, hak atas kebebasan berkumpul, hak atas kebebasab beragagama, hak atas penghidupan yang layak, hak atas kebebasan  berserikat, hak atas pengajaran. Tapi kemudian realitas lah yang menentukan mereka.

Namun kehadiran mereka di ranah politik entah membuat lembar politik negeri ini jadi semakin bagus atau tidak. Yang jelas rakyat belum merasakan hal yang baru dari hadirnya para artis ini.

Maka tak salah jika Jawa Barat adalah Propinsi Selebritis, karena di tanah sunda pernah ada Dede Yusuf (pernah jadi Wakil Gubernur Jawa Barat), Dicky Chandra (pernah jadi Wakil Bupati Garut), Primus (pernah Calon wakil Bupati Subang). Juga yang duduk di kursi legislatif, seperti Nurul Arifin, Rike Dyah Pitaloka, Nico Siahaan, Rachel Maryam Sayidina, Dede Yusuf Macan Effendi, Desi Ratna Sari, Primus Yustisio, Krisna Mukti.

Ketahuilah, Artis yang berhasil membawa kehidupan politik, baru di Amerika, yakni Ronald Reagan, Arnold Scwharzenneger, dan Joseph Estrada. Ceuk beja kepemimpinan para selebritis di luar negeri berhasil menembus ketentraman hati rakyatnya, sejumlah program terwujud dengan rapi dan dicintai rakyatnya. Wallahu a’lam teu apal.

Kini di Jawa Barat, menjelang Pilgub 2018 dan walikota Bandung sejumlah artis mulai menghiasi lembar koran dan online untuk berebut kursi Jabar satu sebut saja Deddy Mizwar, Dede Yusup, Desy Ratna Sari, Ridwan Kamil (eh maaf, Ridwan Kamil bukan artis), Nurul Arifin dan Farhan (Balon Walikota Bandug) entah apakah Rieke Dyah Pitaloka akan hadir kembali atau tidak. Mereka akan menjadi bumbu penyedap politik dalam Pilgub mendatang.

Memasuki era pemilihan Gubernur adalah memasuki wilayah impian dan harapan. Dan ketika rakyat disibukan dengan kampanye, para calon pemimpin tertingi pun sibuk memasuki wilayah wilayah-janji yang biasanya berisi kebohongan, impan dan harapan, mereka sibuk masuk pasar,  sesuatu yang tidak pernah dilakukan saat sedang berkuasa, ada yang sibuk naik ojeg dan delman, sebuah aktivitas yang tdak pernah mereka lakukan sebelumya. Inilah kampanye. Persis seperti artis!

Puncak Popularitas

Jika fenomena selebritis terjun ke blantika politik ini bagus dan sudah ada teladan dari artis sebelumnya, maka tak jadi soal jika fenomena ini diteruskan. Tapi jika fenomena ini preseden buruk bagi pasar politik kita, lebih baik birahipolitik itu disimpan dulu saja, sampai saatnya tiba ketika kecerdasan berfikir sudah menjadi milik calon pemimpin entah dari latar belakang apa. Jual tampang dan popularitas belum tentu  membuat rakyat senang, memang siapun warga negara berhak untuk terjun di politik, sistem demokrasi kita selalu menjunjung dan menghargai mereka yang ingin mewarnai hidup dengan politik.

Budaya perpolitikan di Indonesia adalah menilai seseorang tentang bagaimana dapat memiliki kekuasaaan didasarkan pada faktor-faktor kekayaan, memiliki kapasitas intelektual, integritas moral, kharisma, keterunan dan proses politik & sosial

Pro dan kontra terus bergulir tentang keterlibatan selebritis dalam ranah perpolitikan.  Sekali lagi,eksistensi dalam ranah perpolitikan selebritis merupakan modal awal bagi dirinya mengembangkan keterampilannya dibidang politik.

Lalu apakah kemunculan selebritis politik merupakan perwujudan dari ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemimpin dan Parpol memanfaatkan hal ini mempersunting selebritis sebagai calon legislatif atau calon kepala daerah tertentu.

Artis merupakan bagian dari masyarakat yang berhak mengabdi pada negara, Jika ada partai politik yang rela membuka pintu bagi artis, ya katakanlah sebagai hiburan politik yang mahal. Namun biasanya artis yang memasuki wilayah  politik biasanya mereka  yang sudah mencapai puncak popularitas dan ingin tetap eksis setelah masa keemasannya berakhir.

Padahal puncak popularitas adalah sunyi.

Politikus Narsistik

Pikian Rakyat, 19 Juli 2017

Dalam dongeng masyarakat Yunani kuno, ada seorang pemuda bernama Narsis putra Dewa dan Bidadari. Selain tampan, Narsis orangnya cuek dan angkuh. Ia jatuh cinta pada ketampanan dirinya ketika ia melihat bayangan wajahnya di air kolam yang bening. Setelah itu ia tidak peduli orang lain yang mencintainya, ia hanya mencintai dirinya sendiri.

Ia selalu bercermin di kolam dan bicara sendiri. Jika ia menyentuh bayangan wajahnya maka airnya beriak dan ia menunggu air tenang dan kembali melihat wajahnya yang  tampan. Narsis selalu merindukan wajahnya sendiri, karena saking cinta pada dir sendiri.

Narsis baru sadar ketika tubuhnya terasa hangat dan menghilang. Kawan kawannya yang datang di kolam itu hanya menemukan bunga yang bagian tengahnya berwarna kuning, bentuknya seperti terompet. Kelopak bunga dibagian pingirnya berwarna putih lembut. Merasa yakin itu Narsis maka bunga itu dinamakan bunga Narsis.

Itu hanyalah dongeng yang kebenarannya belum tentu . Tapi kemudian gejala Narsis begitu banyak dimiliki manusia, baik pejabat atau rakyat, Presiden atau Menteri, Politikus atau Sastrawan. Manusia merasa paling benar dan paling tampan, lalu bertebaranlah spanduk-spanduk narsis yang menjajakan dirinya untuk menjadi sesuatu, menjadi Gubernur atau walikota misalnya. Dan spanduk itu menjadi kolam bercermin para politikus. Saya yakin di dalam mobil mewah ia akan melihat wajahnya terpampang cetar membahana di setiap pojok kota.

Maka lahirlah  Narsisisme (dari bahasa Inggris) atau narsisme (dari bahasa Belanda), yakni  perasaan cinta terhadap diri sendiri yang berlebihan. Politikus Indonesia tengah terkena gejala ini, mereka menjadi narsisis (narcissist), narcisius!.

Dalam ilmu psikologi, Sifat narsisisme itu ada dalam setiap manusia sejak lahir, tetapi Agama yang akan mencegah dan menyadari jika jumlah Narsis yang   berlebihan akan menjadi suatu kelainan kepribadian yang bersifat patologis.

Politkus yang narsis adalah politikus kesepian, yang memiliki kelainan kepribadian atau bisa disebut juga penyimpangan kepribadian, ini merupakan istilah umum untuk jenis penyakit mental seseorang. Di Harian Pikiran Rakyat 14 April 2003 ditulis,  apabila narsisme  sudah mengarah pada kelainan yang bersifat patologis, maka rasa percaya diri yang kuat tersebut dapat digolongkan sebagai bentuk rasa percaya diri yang tidak sehat, karena hanya memandang dirinya lah yang paling hebat dari orang lain tanpa bisa menghargai orang lain

Politkus yang sadar bahwa dirinya Narsis maka ia akan hidup tenang meski tanpa spanduk dalam Pilkada nanti.

Nah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sudah menetapkan tanggal pencoblosan Pilkada Serentak 2018  yaitu dilakukan pada 27 Juni 2018. Masih lama, tapi spanduk-spanduk narsis mulai ramai.

Spanduk Narsis

Kita ke masa lalu lagi dulu, Rasulullah SAW selalu menjadi contoh bagi ibadah Ummat manusia, mulai dari ibadah Uluhiyah sampai ibadah sosialiyah. Pun ketika Rasul menjadi (calon) pemimpin, tidak ada satu spanduk pun yang terbentang bertuliskan “Pilih Muhammad, muda dan kreatif”, “Muhammad Is The Best” atau ”Muhammad calon pemimpin masa depan”.

Lho kan waktu itu belum ada spanduk apalagi backdrop?. Salah!. Coba saja Nabi Muhammad bisa membuat spanduk dari bendera yang sudah ada zaman itu, atau bisa saja kain yang terbentang di Ka’bah itu dibikin spanduk.  Ketahuilah pada zaman sebelum Nabi Muhammad lahir telah ada lomba menulis puisi, dan puisi puisi yang baik ditempel di Ka’bah, itu artinya sangat memungkinan Nabi Muhammad membuat spanduk. Tapi Nabi Muhammad tidak melakukan itu.

Zaman zama kecanggohan sudah ada sejak Nabi Nuh yang membuat perahu dengan kapasitas 100 orang, Nabi Daud mampu membuat besi menjadi lunak dan membuat alat-alat perang dari besi. (baca Qurab Surat QS Saba ayat 10-11, Surat Al-Anbiyaa’ ayat 80 dan Surat Ali Imran ayat 191). Semuanya hidup di abad Sebelum Masehi.  Apalagi Nabi Nabi Sulaiman yang hidup pada tahun 1000 Sebelum Masehi, beliau menunjukkan kekuatan kepada Ratu Kerajaan Saba’ membawa singgasana Ratu Balqis dari Kerajaan Saba’ di Yaman ke Palestina.

Apalagi di zaman Nabi Muhammad yang hidup di sekitar tahun 571 – 634 Masehi, Rasulullah bisa saja membuat spanduk tapi itu tidak dilakukannya karena beliau adalah calon pemimpin yang tidak ingin menjadi pemimpin atas keinginan  sendiri, tapi dipiih oleh rakyat. Kaarena itu Rasul tidak pernah berjanji lewat spanduk, kecuali memberikan fatwa dari Allah bahwa orang yang akan masuk surga adalah orang yang menyayangi fakir miskin dan anak yatim.

Kembali ke tanah air, Pilkada  2018 akan diikuti 171 pilkada se Indonesia baik Provinsi, Kota dan Kabupaten, kota Bandung dan Jawa barat salah satunya Di kota Bandung sejumlah Politikus sudah pada nonggol dengan spanduk dan baliho menampilkan Narsisme dan memperkenalkan siapa dirinya.

Kena harus Narsis, bukankah salah satu syarat pemimpin yang baik memang tidak menebar janji-janji, apalagi janji itu dipasang dalam teks spanduk, sungguh ini selain menyakitkan mata juga menyakitkan hati rakyat. Karena bagaimanapun juga setiap pemimpin akan ditanya oleh Allah tentang apa yang telah dipimmpinya termasuk menunaikan janji saat kampanye (di spanduk).  Al-Wa’du Dainun – Janji itu adalah hutang. Kelak pemimpin yang hanya mengumbar janji harus bertanggung jawab atas janjinya.

Pemimpin yang baik tidak boleh narsis. Calon pemimpin yang baik adalah mampu mendengarkan rakyat bukan memperkeruh susana dengan spanduk, bayangkan berapa biaya membuat spanduk, saya pikir akan lebih baik jika dana spanduk itu disumbangkan kepada fakir miskin. Sungguh calon pemimpin yang memasang spanduk di bulan ie telah mengabaikan kebutuhan orang lain. Memasang spanduk itu malah terkesan gila hormat.

Calon pemimpin yang memasang spanduk menandakan bahwa ia tidak mampu menilai prestasi sendiri, ia mengalami risau yang berlebihan alias galau, takut tidak terpilih nantinya. Spanduk-spanduk itu seolah menjadi ciri khas bahwa dia tidak mampu mengendalikan emosi.

Spanduk-spanduk berisi slogan dan propaganda itu sungguh perbuatan tidak terpuji, mengotori keindahan kota yang seharusnya bersih dari hiruk pikuk janji politik. Bersih dari hingar bingar propaganda yang tak jelas. Saya pikir tidak berebihan jika rakyat melihat calon pemimpin demikian sebagai badut sirkus, narcisius politikus dengan syahwat politik dan ambisius  yang luar biadab. Cag!

Apa Kabar Petani?

Matdon, 25 September 2017

PATROMAKS

Bagimu, babak baru betapa pentingnya peranan petani di bumi pertiwi ditandai dengan dibuatnya UU Pokok Agraria pada tanggal 24 September 1960. Inilah yang kemudian kami kenal dengan Hari Tani Nasional.

Tiap tahun nasibmu diperingati dengan kondisi makin runyam, ketika konflik terus menerus menerpa tubuh petani Indonesia begitu besar, ketika petani makin “dimiskinkan” oleh penguasa dan pengusaha. Isu pangan yang rutin diusung tak mampu mengubah kondisi yang ada.

Belum lama ini Presiden terpilih Jokowi dan Sekretariat Nasioanl (Seknas) Tani melakukan dialog kebangsaan bertajuk “Kedaulatan Pangan sebagai Jalan Kemandirian Bangsa, dan Musyawarah Nasional Seknas Tani ” di Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta.

Dalam Munas pertama ini, dideklarasikan perubahan nama Seknas Tani menjadi Badan Musyawarah Tani Indonesia (Bamustani), dibentuk berdasarkan mandat UU No.41 Tahun 2009 tentang tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan. Bamustani ini akan mengawal pemerintahan Jokowi menjalankan penegakan kedaulatan pangan yang tercantum dalam nawa cita Jokowi-JK. Bamustani segera dideklarasikan!

Apapun namamu, saya pikir tdak jadi soal, persoalannya adalah bagaimana fungsi sebuah lembaga resmi atau tak resmi mampu mengontrol pemerintahan manapun juga. Hari Tani Nasional tahun 2014 ini harus menjadi refleksi untuk evaluasi. Sederhana saja yang diinginkan petani sebagaimana keingian sederhana rakyat lainnya adalah mereka bisa makan, tidak mengalami rawan pangan, kekeringan bisa diatasi, tidak ada impor bahan pangan dan kebutuhan kebutuhan skunder lainnya. Karena seperti apa yang disampaikan Bung Karno “Pangan Adalah Soal Hidup dan Mati.”

Apakah di tangan kebijakan pemerintah Jokowi-JK, nasib petani akan berubah?, saat petani Indonesia belum menerima perlindungan yang layak, terlebih terhadap serbuan produk impor. Dari segi anggaran dan permodalan juga pemerintah masih belum memberikan harapan yang sesuai untuk petani.

Apa kabar Petani?

Situasi nasional saat ini pemerintah mengklaim petani gurem berkurang 4,5 juta. Padahal yang terjadi adalah petani-petani itu berubah profesi menjadi buruh akibat tak ada lahan. Secara keseluruhan keluarga petani juga menurun. Pertumbuhan perusahaan pertanian naik 1000 kali, itu akibat rekonstruksi penguasaan tanah oleh perusahaan-perusahaan pertanian. Pemerintah tutup mata tidak mau tahu siapa yang mengadakan pangan itu, mau petani atau perusahaan yang penting pangan ada.

Kau masih ingat petani, selama 10 tahun tahun Presiden SBY berkuasa, telah dicanangkan “Tanah Untuk Kesejahteraan Rakyat”, tapi itu tidak dijalankan dengan baik, karena tak ada satupun Keppres tentang itu.
Harus diakui, pemerintah Indonesia sempat meluncurkan berbagai program untuk mendongkrak stok pangan nasional, tapi nasib petani dilupakan pemerintah. Petani tak ubahnya sebuah oase indah, namun hanya fatamorgana, indah dan menyakitkan.

Pemerintahan sudah berganti, kini saatnya dibawah kuassa Jokowi – JK, dirimu wahai petani harus hidup layak. Jokowi-JK perlu melakukan terobosan kebijakan yang benar-benar memikirkan nasib petani. Jika tidak, maka petani semakin miskin dan generasi penerus petani habis karena menganggap menjadi petani tidak ada yang bisa diharapkan.

Saya kira ini sebuah contoh ironis perlu direnungkan, Kompas pernah menulis seorang Mujib (35), pemuda warga Desa Randusari, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal, mengolah lahan sawah 0,25 bau atau sekitar 1.700 meter persegi (1 bau sekitar 0,7 hektar atau 7.096 meter persegi). Pendapatan bulanan Mujib Kalau paneen tidak gagal hanya Rp 300 ribu sampai Rp 400 ribu perbulan.

Apakah uang itu cukup menghidupi dirinya?, tentu ia harus banting tulang untuk mendapatkan uang tambahan, entah itu jualan benih dan pupuk, entah itu jadi tukang ojeg dan lain-lain. Saya kira di negeri ini banyak Mujib Mujib lainnya. Mujib yang petani, petani yang kehilangan lahan. Lahan yang tergerus kekuasaan.

Apa Kabar Petani?