Pikiran Rakyat 

 

Matdon – Rois ‘Am Majelis Sastra Bandung

SEBELUM tahun 2004, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI atau DPD) lahir, ada yang disebut Utusan Daerah. Merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui Pemilihan Umum.

Lalu pada pada tanggal 1 Oktober 2004 DPD akhirnya muncul ketika 128 anggota DPD yang terpilih untuk pertama kalinya dilantik dan diambil sumpahnya. Semula DPD dinilai tidak memadai untuk menjadi kamar kedua yang efektif dalam sebuah parlemen bikameral, sampai dengan persoalan kelembagaannya yang juga jauh dari memadai. Tantangan-tantangan tersebut timbul terutama karena tidak banyak dukungan politik yang diberikan kepada lembaga ini.

Setahun lalu, kisruh terjadi di tubuh DPD, Mahkamah Agung  melantik Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang didampingi dua wakilnya Nono Sampono dan Darmayanti Lubis. Pelantikan yang sampai hari ini masih dipertanyakan banyak kalangan. MA dinilai mengingkari amar putusannya sendiri dengan tetap mengambil sumpah pimpinan yang baru terpilih yang sekaligus mencerminkan runtuhnya benteng terakhir penegakan hukum di republik tercinta.

Sebenarnya  tugas dan wewenang  DPD sebagai pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang tertentu. Anggota DPD dari setiap provinsi adalah 4 orang. Dengan demikian jumlah anggota DPD saat ini adalah seharusnya 136 orang. Masa jabatan anggota DPD adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah.

Di isi lain, DPD adalah lembaga negara yang lahir atas dasar kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar.  Sebagai konsekuensi negara konstitusional maka DPD RI bukanlah lembaga politik yang bisa bergerak semaunya tanpa bingkai negara hukum. DPD RI mutlak tunduk pada negara hukum.

Dengan adanya polemik yang terjadi, tentu menguras energi dan biaya. Ditambah Gusti Kanjeng Ratu Hemas mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah periode 2009-2014 dan 2014-2019 meski kecewa tapi melalukan perlawanan dengan lembut. Seandainya Putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa pemotongan masa jabatan pimpinan DPD RI yang ada sebelumnya adalah benar, maka Hemas  tetap negarawan yang pasti tunduk pada Putusan Mahkamah Agung.

Tak kecuali Ketua Fraksi PAN Mulfachri Harahap meminta agar DPD RI dibubarkan secara kelembagaan dan dikaji kembali keberadaannya agar sesuai dengan sistem ketatanegaraan. Sehingga masyarakat juga bisa mendapatkan dampak dari berdirinya kelembagaan DPD. Saya  sendiri menilai, sejak kehadirannya, di tubuh DPD  telah terjadi degradasi kualitas,  publik yang semula berharap DPD bisa mengimbangi Dewan Perwakilan Rakyat, namun keributan tahun lalu rasanya sulit mengandalkan DPD. Apalagi setelah itu, sejumlah anggota DPD hengkang menjadi anggota partai politik dan ini mempersulit gerak DPD. Hasrat birahi kekuasaan menyeruak ke tubuh DPD.

Lepas dari persoalan Mahkamah Agung melanggar putusannya sendiri atau tidak.saya  kiran  kisruh rebutan pimpinan DPD merupakan  preseden buruk. Ini yang disebut Fahri Hamzah sebagai anomali poltitik.

 

dpd

Dari parpol ke DPD

Setelah ada kesepekatan antara Komisi II DPR, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Kementerian Dalam Negeri bahwa memperbolehkan kader partai politik menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Pemilu 2019 mendatang. Konon di Jabar ada beberapa politisi partai politik yang sudah malang melintang malah tahun 2019 akan ikut mencalonkan dri menjadi DPD RI.

Kesepakatan ini jadi pembuktian bahwa sistem bikameral atau dua kamar (DPR dan DPD) di Indonesia gagal. Kontribusi produktif DPD untuk masyarakat daerah juga akan semakin luntur. Mungkin dari kacamata Partai politik kesepakatan ini dinilai menguntungkan. Tetapi belum lama ini Mahkamah Agung akhirnya melarang orang Parpol mendaftar sebagai calon DPD.

Ya, memasuki wilayah politik dan kekuasaan, adalah memasuki legalitas kebohongan yang tersusun rapi. Memasuki era Pemiluadalah memasuki wilayah impian dan harapan. Dan ketika rakyat disibukan dengan kampanye, para calon pemimpin tertingi pun sibuk memasuki wilayah wilayah-janji yang biasanya berisi kebohongan, impan dan harapan, mereka sibuk masuk pasar,  sesuatu yang tidak pernah dilakukan saat sedang berkuasa, ada yang sibuk naik ojeg dan delman, sibuk membuka festival seni dan lain-lain; Sebuah aktivitas yang tdak pernah mereka lakukan sebelumya,. Inilah (kebohongan) kampanye!

Tentu saja rakyat sudah faham dengan semua ini, faham bahwa mereka sedang dibutuhkan untuk memuluskan jalan calon-calon pemimpin bisa naik ke pelaminan kekuasaan. Sekarang jika politisi Partai Politik bisa mencalonkan dri jadi calon DPD RI, maka kebiasaan-kebiasan yang tak biasa akan dilakukan juga

Rakyat (miskin) juga sedang menyadari penuh bahwa mereka tidak butuh apa-apa kecuali harga minyak, bawang cabe, sayuran dan lain-lain murah. Bagi rakyat mungkin tak peduli siapa pemimpin mereka, karena yang penting rakyat bisa makan, sekolah gratis, biaya dokter tidak mencekik dll.

Politik merupakan sebuah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat . Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional. politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Benarkah demkian?

Sekarang, yang paling diharuskan DPD mungkin nonpartisan seperti peruntukannya sebelum revisi Undang-Undang Pemilu dan yang harus difahami, DPD itu bukan dari kalangan partai. Jika UU pemilu memperbolehkan kalangan parpol dapat menjadi anggota DPD, maka gengsi  DPD tidak ada lagi. Cag!! ***

Iklan