Matdon –  Rois ‘Am Majelis Sastra Bandung

PIKIRAN RAKYAT, Jumat 8 pebruari 2019

Di dalam sebuah negara tentu ada banyak persoalan, mulai dari hal remeh-temeh sampai ke hal yang serius. Sebenarnya sih tidak ada yang remeh-temeh, semuanya serius untuk diperbincangkan bahkan dicari solusinya.

Sepekan ini hiruk pikuk politik dijedakan oleh urusan Rancang Undang-Undang Musik (RUU permusikan) yang dirancang oleh Anang Hermansyah yang selain musisi juga anggota DPR RI. RUU ini tentu ditolak oleh musisi lain di tanah air, tak kurang dari 260 musisi )bahkan mungin ribuan( yang tergabung dalam Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan menolak pengesahan draf Rancangan Undang-Undang  Permusikan itu.

11902082 (1)

Saya jadi teringat apa yang disampaikan Presiden Soeharto pada Kongres Kesenian Indonesia (KKI) pertama yang  berlangsung di Jakarta pada 3 – 7 Desember 1995. diikuti oleh  475 seniman dan pelaku seni dari seluruh Indonesia.Kata Soherato Kesenian bukanlah sesuatu yang terjadi dengan sendirinya, ia diciptakan oleh manusia dari waktu ke waktu. Puncak -puncak pencapaian seni budaya itu, merupakan landasan dan pangkalan tolak untuk karya kreatif berikutnya

Jika menelisik hasil Kongres jelas tidak terasa “taste”nya bahkan ketika saya ikut dalam Kongres keseian III tahun 2015 lalu. Ada kesan memaksakan diri bahwa pemerintah selalu hadir dalam dunia kesenian. Padahal bukankah Kesenian dan kebudayaan di Indonesia pada umumnya terus hidup dengan sendirinya.  Seorang seniman dengan segala upaya terus gelisah dalam berkarya. Kegelisahannya menjadi bekal betapa kesenian tidak pernah akan mati.

Terlepas dari siapa yang menulis sambutan Presiden, tetapi apa yang dikatakan Soeharto itu ada benarnya, benar bahwa kesenian bukanlah sesuatu yang terjadi dengan sendirinya, ia diciptakan oleh manusia dari waktu ke waktu. Puncak -puncak pencapaian seni budaya itu, merupakan landasan dan pangkalan tolak untuk karya kreatif berikutnya.  Pernyataan itu menjadi kontra produktif dengan kenyataan, karena memang realisasinya tidak benar.

Begitupun dengan budaya, selama rakyat mau mempertahankannya ia akan tetap hidup. Tentu saja asal jangan budaya korupsi yang hidup. Artinya, ada atau tidak ada pemimpin formal pemerintahan, ada atau tidak ada dana. seni dan budaya akan ada selama manusia hidup. Bahkan tanpa adanya kongres pun kesenian akan tetap hidup.

Pasal Karet

Musik adalah hasil budaya dari sebuah bangsa dan jika budaya bangsa ada yang mengusik sangat wajar jika pelakunya menolak. Tentu saja penolakan menilai bahwa tidak ada urgensi bagi DPR dan Pemerintah untuk membahas serta mengesahkan RUU Permusikan untuk menjadi Undang-Undang. Sebab, draf RUU Permusikan dinilai menyimpan banyak masalah yang berpotensi membatasi, menghambat dukungan perkembangan proses kreasi dan justru merepresi para pekerja musik.

Ada banyak pasal yang sangat bertentangan dengan akidah dan kaidah bermusik, misalnya pasal karet yang ada Pasal 5, diantaranya berisi bermusik tidak boleh mendorong khalayak melakukan kekerasan dan perjudian serta penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya; lalu  memuat konten pornografi, kekerasan seksual, dan ekspoitasi anak; memprovokasi pertentangan antarkelompok, antarsuku, antarras, dan/atau antargolongan;  menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilai agama; mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum; membawa pengaruh negatif budaya asing; dan/atau  merendahkan harkat dan martabat manusia.

Menyoal pornografi misalnya, Doel Sumbang dalam sebuah diskusi di Bandung bersama Budi Dakton mengatakan ini perlu ada batasan definisinya, sebab dalam budaya sunda, cawokah dan pornofrgarfi itu sangat beda. Misalnya Kanjut kundang atau Ngewe Deet itu bukan kata pornoo tapi sebuah istilah yang ada dalam bahasa sunda.

tt

Jadi,  pasal itu bisa membuka ruang bagi kelompok penguasa atau siapapun untuk melakukan persekusi. Pasal itu juga dinilai bertolak belakang dengan semangat kebebasan berekspresi dalam berdemokrasi yang dijamin oleh UUD 1945.

Penoalakan itu juga menyoal memarjinalisasi musisi independen dan berpihak pada industri besar. Pada Pasal 10 RUU Permusikan mengatur distribusi karya musik dengan tidak memberikan ruang kepada musisi untuk melakukan distribusi karyanya secara mandiri. Menurut musisi folk Jason Ranti, pasal ini menegasikan praktik distribusi karya musik oleh banyak musisi yang tidak tergabung dalam label atau distributor besar.dan ini sngat curang.

Uji Kompetensi dan Sertifikasi yang ada dalam pasal lainnya, dipandang berpotensi mendiskriminasi musisi. Di banyak negara memang memang menerapkan praktik uji kompetensi bagi pelaku musik. Namun tidak ada satu pun negara yang mewajibkan semua pelaku musik melakukan uji kompetensi.

Penolakan itu juga soal mengatur hal yang tak perlu diatur, di dalam pasal lain disebutkan ketidakjelasan redaksional, ketidakjelasan subyek dan obyek hukum yang diatur, hingga persoalan atas jaminan kebebasan berekspresi dalam bermusik.  Ada Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan, ada Iwan Fals dan sejumlah musisi Bandung yang sudah menyuarakan penoalakan itu. Dan entah mengapa, RUU itu bergulir ketika musisi Ahmad Dhani dipenjara dalam kasus yang llain.

Ya, negara/Pemerintah adalah pesimisme dan kesenian adalah optmisme. Pemerintah harus memahami arti seni, memang kesenian dan negara harus dilihat sebagai pihak yang masing-masing berdiri sendiri, meskipun saling berhubungan di tengah arus perubahan yang terjadi, hubungannya ialah saling menghormati dan tidak saling mengganggu. Semoga apa yang saya khawatirkan tidak terjadi.

Saya setuju dengan pernyataan Ahda Imran (Penyair) di harian “Pikiran Rakyat” beberapa waktu lalu yang menyatakan, dalam seluruh kegiatan kesenian negara/pemerintah tak pernah hadir. Sebaliknya, negara selalu hadir dalam berbagai prosedur perijinan aktivitas kesenian. Bahkan, di sejumlah daerah lembaga seperti dewan kesenian didominasi oleh para birokrat, atau setidaknya dewan kesenian yang dikondisikan berpatron pada kuasa birokrasi pemerintah.

Coba tengok apa yang dikerjakan para penggiat tari topeng Cirebon, lihatlah kawan-kawan seniman Benjang di Ujungberung, atau mampirlah ke gubug nya Mang Ayi di Subang yang kukuh mengembangkan seni Pantun, Jatnika Nanggamiharja yang masih memelihara dan mengajarkan bela diri pencak silat, Ki Narto yang masih merawat Tarling, dan saya yakin masih banyak seniman dan budayawan yang hidup dan menghidupi seni sebagai bagian dari budaya dengan tangan dan upaya sendiri tanpa sentuhan bantuan dan kehadiran pemerintah. Dan mereka mampu.

Baiklah saya akan menyaksikan dagelan apalagi yang hendak dipentaskan di negeri ini. Cag!

Iklan