PATROMAKS – Kamis 1 Pebruari 2018

Membacara tulisan Sahala Tua Saragih Dosen Unpad Bandung yang – lagi-lagi– menyerang perokok, saya jadi geli sendiri. Bagaimana mungkin merokok bisa melanggar undang-undang sedangkan Tuhan menciptakan tembakau untuk diambil manfaatnya, dan menjadikan Indonesia termasuk lima negara penghasil tembakau setelah China India, Brazil dan Amerika.

Bahkan penerimaan negara dari cukai rokok di Indonesia mencapai Rp 139,5 triliun satu tahun. Sementara Freeport ini hanya Rp 8 triliun. Besarnya penerimaan sektor rokok dibandingkan dengan sektor mineral yang seakan-akan menjadi penerimaan besar untuk kas negara.

Emas dari gunung-gunung di Papua hanya memberikan kontribusi 10% saja dibandingkan penerimaan dari sektor tembakau. Jka yang terbesar saja hanya memberikan 8 triliun ke negara, lantas berapa yang diberikan penambang-penambang lain ke kas negara?

BUMN di sektor energi, seperti BUMN Pertamina, di 2016 membukukan untung sebesar 20an triliun, pemilik saham Pertamina 100% adalah pemerintah Republik Indonesia yang dikuasakan melalui Kementeriaan BUMN.

Apalagi jika kemudan merokok sebagai perbuatan yang melanggar Pancasila, itu tudingan yang gegabah dan tidak memiliki landasan berpikir yang kuat, karena dalam kehidupan manusia banyak sekali norma yang berkembang. Ada norma agama, norma etika, norma budaya, dan norma hukum.

Menurut peneliti Pusat Studi Kretek Indonesia (Puskindo), Zamhuri, merokok adalah perbuatan yang berada pada tataran etis (etika) sama halnya perbuatan makan, minum, berpakaian, dan sebagainya dan berada pada ranah privat (individu). Menurutnya, soal apakah makan, minum, dan berpakaian, kemudian “dirumuskan” melanggar keadaban dan membahayakan manusia masih terlampau jauh kalau dirumuskan dengan kategori melanggar Pancasila.

Jadi merokok bukanlah perbuatan melawan dan melanggar hukum. Tidak ada secuil pun ketentuan hukum yang menyatakan bahwa perbuatan merokok adalah merupakan perbuatan delik pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Kalau yang dimaksud Sahala adalah soal sopan santun saya setuju, seorang perokok memang tidak boleh sembarangan merokok karena soal norma, misalnya merokok di kendaraaN umum atau dekat bayi dan lain-lain. Tetapi kalau merokok melangGar hak asai manusia itu salah.

Pancasila sendiri bukanlah ketentuan regulatif (norma hukum) yang bersifat operasional, karena Pancasila merupakan grand normA yang bersifat filosofis. Rumusan norma hukum didasarkan pada pertimbangan normatif, sosiologis dan filosofis.Jadi saling menghirmati anatara perokok dan bukan perokok itu tidak bisa dielakkan dan jangan saling menyalahkan,

Saya belum seberani Emha Ainun Najib yang menyebut, “Allah yang menciptakan tembakau, siapa anti tembakau? Akan saya laporkan kepada Allah”. Tembakau memang bukan tanaman asli Indonesia, ia dibawa oleh Portugis kesini dalam rangkan perdagangan dan politik. Dan fahamilah bahwa merokok sudah terbiasa bagi rakyat Indonsia diawali dengan nyeupah.

Boleh boleh saja Sahala anti rokok atau anti tembakau tapi menghukumi orang yang meroko harus rasional dan tidak boleh ada unsur benci.

Kita bisa melihat beberap manfaat merokok dan tanya bisa mengurangi resiko pakinson, merokok mempercapat penyembuhan serangan jantung, mencegah kanker kulit. Tag Line “Merokok Membuhmu” adalah logiki terbalik kaum kapitalis asing yang hendak menguasai bisnis global di bidang kretek.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, telah defisit sebesar 9 triliun. Kemudian pemerintah membuat kebijakan mengambil uang dari pungutan cukai rokok sebesar 5 triliun untuk menambal defisit tersebut. Berbanggalah bagi orang yang merokok, telah membantu sesama. Betapa besar manfaat tanaman tembakau untuk kepentingan manusia dan rakyat Indonesia.

Cobolah Sahala berpikir obyektif. Kematian adalah kepastian Tuhan, tidak dapat diperpanjang atau diperpendek. Kematian itu bersandarc pada sang pencipta, bukan oleh rokok. Merokok itu tanda iman manusia pada Tuhannya karena Tuhan telah menciptakan tembakau. Jadi merokok atau tidak merokok itu pilihan hidup.

Merokok Bisa Wajib

Sebagai peganut NU, saya tetap konsisten terhadap keputusan para ulama NU melalui forum Bahtsul masail yang terjadi pada tahun 1927, tahun1990, dan tahun 2010, yaitu hukum asli rokok dan merokok adalah mubah (boleh).

Bahtsul masail di Kudus kota kretek sekitar pada tahun 1990-an, yang saat itu dilaksanakan di Masjid al-Aqsha Menara Kudus, dan dipimpin oleh K.H. Turaichan Ajhuri Asy Syarofi. Ulama yang datang melihat K.H. Turaichan Ajhuri Asy Syarofi mengambil dan menyulut rokok.

Menurut K.H. Azis masyhuri (pengurus PBNU dan pengasuh pesantren Al-Aziziyah Denanyar Jombang) yang kebetulan hadir di Padang Panjang, bahwa keputusan saat itu ada dua, yaitu haram khos dan boleh (mubah).

Menurut Udin Badruddin, Seorang Santri Dari Kudus, saat Ini Aktif Di Komite Nasional Penyelamatan Kretek (Knpk), merokok bisa haram khos adalah keharaman merokok hanya diberlakukan kepada orang tertentu dengan alasan kesehatan dan ekonomi. Contoh: bagi ibu hamil haram merokok, orang yang mengidap penyakit yang sensitif terhadap rokok. Merokok bisa haram jika berakibat lain pada pengguanya, tapi merokok bisa menjadi wajib jika memang diperlukan tubuh seseorang.

Peran dan Posisi pemerintah tergantung dengan pendapatan dari cukai rokok tentu ada konsekuensi yang harus dihadapi. Konsekuensi ini terutama dari peran pemerintah menjaga produk tembakau agar dapat memberikan kemanfaatan lebih kepada seluruh bangsa Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, telah diatur bahwa tarif cukai produk rokok dikenakan sebesar 57% dari harga perbatang. Jelas, dari komposisi pungutan pemerintah menjadi pemilik untung paling besar dari industri tembakau. Cag!

Iklan