Matdon – Rois ‘Am Majelis Sastra Bandung

PATROMAKS Senin 19 pebrurai 2018

Sebagai manusia hidup tentu harus menjalani tugas sebagai khalifah,  bertugas mengurus dan membangun dunia dengan segala bentuk dan isinya yang beragam, mulai dari ekonomi, sosial, poltiik dan budaya.

Di dalam khalifah ada yang menjadi pemimpin (Ketua RT, RW, Lurah, Camat, Walikota, Gubernur dan Presiden) dan ada yang dipimpin (rakyat).  Kedua unsur tu harus sejalan dalam membanguan suau daerah atau tempat dimana mereka tinggal. Jawa Barat merupakan alam yang diciptakan Tuhan untuk manusia yang berbudaya sunda dan fahamilah setiap pembangunan  seharusnya disesuaikan dengan budaya setempat.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan pernah mengatakan bahwa ada sejumlah prioritas pembangunan di Jabar seperti pembangunan sarana prasarana pendidikan serta peningkatan tenaga pendidikan. Hingga kini setiap tahun di sisi lain  masih terasa kacau, khususnya di dalam penerimaan siswa baru. Selama Aher menjadi Gubernur rutintinas itu selalu saja terjadi tiap tahun, dan ini sebetulnya bisa diperbaiki di tahun-tahun mendatang.

Priortias di bidang pembangunan sarana prasarana kesehatan serta peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan, namapknya pemprov jabar berupaya keras untuk itu, berbagai upaya agar warga Jabar dapat menikmatinya, meski saat ini baru sebagian yang merasakannya.

Lalu priortas pengelolaan pertanian, perikanan, kelautan, peternakan, peningkatan kapasitas koperasi dan usaha kecil mikro menengah untuk menumbuhkan industri-industri baru. Destinasi wisata dan seni budaya., peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan berbasis iptek, stabilitas keamanan,  Kesadaran politik dan hukum, Daya tampung dan daya dukung lingkungan, Pengurangan resiko bencana,  Penanganan kemiskinan,  Penyusunan tata ruang,  Peningkatan pemberdayaan perempuan dan olahraga dan sebagianya, yang hingga kini masih butuh penanganan serius.

Ciri Budaya

Melihat aspek pembangunan, apakah masterplan yang dikembangkan di Jawa Barat sudah sesuai dengan basic kultural daerah setempat, sehingga siapapun yang datang ke daerah itu dapat mengetahui  ciri-ciri pasti kota/kabupaten di masing-masin daerah.  Jika sebuah  wilayah kekuasaan dibangun dengan mengabaikan ruh kultural warganya, maka tunggulah saat-saat kehancuran.

Semua wilayah di Indonesia tengah menghadapi hal ini,  dan kita tidak mengetahui ciri-citi fisik yang menunjukan ekspresi kultural tersebut. Seharusnya inisiatif dalam membangun basik ruh kultural lahir dari kalangan legislatif,  Tapi apa boleh buat, dalam mata pandang saya, legislatif di tiap Propinsi sebagai sebuah wadah suara rakyat seperti sudah bebal dengan urusan-urusan semacam itu.

Di sisi lain, Jawa Barat memiliki berbagai sumber potensi ekonomi untuk dikembangkan lebih optimal, hal tersebut memerlukan daya dukung infrastruktur yang memadai. Pembangunan Waduk Jati Gede, Bandara Kertajati, Meikarta dan Summarecon bukan hal kecil untuk diabaikann apalagi nemisahkan dengan budaya setempat.

Hambatan pasti ada, tapi pendekatan kultural saya kira akan lebih bagus ketimbang pendekatan Perda dan undang-undang. Berbagai proyek infrastruktur lain juga didorong percepatan pembangunannya, seperti proyek Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu), Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi), rencana Tol Cileunyi-Garut-Tasikmalaya (Cigatas), Pelabuhan Patimban, Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR), jalan di kawasan Pantai Selatan (Pasela), serta jalur kereta api double track Bogor-Sukabumi.  Itu pasti membutuhkan pendekatan kultrural.

Insya Allah, jika budaya setempat biasa “dijinakkan” maka pembanguanan Jabar sedikit sekali hambatannya, sebab proyek-proyek tersebut diyakini mampu mendorong pertumbuhan sektor ekonomi potensial, serta mengurangi disparitas atau ketimpangan ekonomi antara wilayah Jawa Barat bagian utara dengan selatan. Selain itu, infrastruktur juga penting dalam meningkatan konektifitas kawasan yang mampu menciptakan pertumbuhan.

Wilayah Selatan Jawa Barat juga menjadi pembahasan untuk dikembangkan. Industri kecil dan menengah di wilayah ini mempunyai peluang untuk mengurangi disparitas pendapatan masyarakat di Jabar Utara dan Selatan. Gubernur Jawa Barat harus merasa pembangunan Provinsi Jabar belum selesai.

Selain budaya, pembangunan di Jawa Barat juga tak lepas dari menghormati pemimpin sebelumnya. Mungkin Aher menghormati pemimpin Jabar sebelum ia dengan cara melanjutkan dan  kalau perlu merombak sistem yang positif dibantu dengan tenaga ahli dan rakyat.

Tolak ukur keberhasilan sebuah pemerintah sangat gampang diukur, misalnya dari segi apakah berbagai harapan mayarakat baik secara kultural, ekonomi dan politik  sudah terpenuhi atau belum. Idealitas-idealitas yang diinginkan masyarakat minimal mendekati  terpenuhi, misalnya soal lalu lintas, lapangan kerja (ekonomi), atau mekanissme politik dari rakyat melalaui DPRD perlu mendapatkan respon yang positif.

Ukuran ini bagi masyarakat sangat penting, dalam upaya mengukur dirinya pada aspek mana masyarakat bisa berperan serta untuk membangun kota/kabupaten-nya. Kita sendiri sekarang tidak tahu apakah aspek pelayanan terhadap masyarakat sudah terpenuhi atau belum,  dan dari aspek pembangunan apakah aspek pelayanan terhadap  publik sudah optimal atau belum, mulai dari perizinan, pengaduan, lebih-lebih pelayanan dari legislatif.

Apabila belum tercapai, maka pada dasarnya pembanguan tak pernah selesai sSepanjang manusia masih hidup dan belum kiamat. Cag!

Iklan