Pikiran Rakyat 26 September 2017

Hari Tani Jatuh pada 24 September 2017, namun Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) baru bergerak 27 September 2017. Rencananya 10.000 massa baik petani maupun buruh Inodnesia akan mengepung Jokowi. Mereka sekali lagi menekankan, betapa pentingnya keberadaan petani di tanah air atau di belahan bumi manapun, tapi konflik yang terus menerus menerpa tubuh petani Indonesia begitu besar. Ini akibat ketidakberpihakan politik rezim terhadap kaum tani yang kemudian berimbas kepada menurunnya minat untuk menjadi petani.

Dalam catatan Konsorisum Pembaruan Agraria (KPA), kepemimpinan Jokowi-JK konflik agraria tercatat terus meningkat. Sedikitnya telah terjadi 450 konflik agraria sepanjang tahun 2016, dengan luasan wilayah 1.265.027,39 hektar dan melibatkan 86.745 KK yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Jika di tahun sebelumnya (2015) tercatat 252 konflik agraria, maka terdapat peningkatan hampir dua kali lipat (Konsorsium Pembaruan Agraria, 2016).

Jika dirata-rata, terjadi satu konflik agraria dan 7.756 hektar lahan terlibat dalam konflik setiap harinya. Perkebunan masih tetap menjadi sektor penyebab tertinggi konflik agraria, disusul sektor properti, sektor infrastruktur, sektor kehutanan, sektor tambang, sektor pesisir dan kelautan dan sektor migas dan pertanian.  Dari uas tanah sekitar 1.265.027,39 hektar tadi terdiri dari tanah perkebunan, properti, infrastrukur, kehutanan, pertambangan, pesisir, migas dan pertanian yang hanya mencapai 1,55 %.  Dari 450 konflik tanah tadi, di dalamnya melibatkan warga dan swasta, warga dan pemeritah, warga dan TNI dan bisa juga warga dan warga.

Sungguh konflik agraria merupakan masalah yang sudah puluhan tahun tidak terselesaikan. Lahirnya konflik tersebut muncul lantaran pemberian izin/hak/konsesi oleh pejabat publik baik itu Menteri Kehutanan, Menteri ESDM, Kepala BPN, Gubernur dan Bupati yang memasukkan tanah/wilayah kelola/SDA kepunyaan sekelompok rakyat ke dalam konsesi badan-badan usaha raksasa dalam bidang produksi, ekstraksi, maupun konservasi.

Kemudian juga muncul berbagai tindakan kekerasan, manipulasi, dan penipuan dalam pengadaan tanah skala besar untuk proyek-proyek pembangunan, perusahaan-perusahaan raksasa, dan pemegang konsesi lain dalam bidang produksi, ekstraksi, konservasi dan eksklusi sekelompok rakyat pedesaan dari tanah yang dimasukkan ke dalam konsesi badan usaha raksasa.

Setelah 57 tahun UUPA diundangkan, ketimpangan struktur agraria dan konflik agraria masih terus terjadi.  Hampir di seluruh sektor, terjadi penguasaan secara besar-besaran atas sumber agraria. Dari seluruh wilayah darartan di Indonesia, sebesar 71 % dikuasai oleh perusahaan kehutanan, 16% oleh perusahaan perkebunan skala besar, 7% dikuasai masyarakat golongan kaya dan sisanya oleh masyarakat bawah. Dampaknya, satu persen orang terkaya menguasai 50,3 persen kekayaan nasional dan 10 persen orang terkaya menguasai 77 persen kekayaan nasional. Tanah menjadi objek investasi dan perdagangan yang semakin tidak ramah pada masyarakat miskin. Tercatat, rata-rata pemilikan tanah di pedesaan kurang dari 0,5 hektar. Per Maret tahun 2017 sebanyak 17,10 juta penduduk miskin hidup di desa. Tak hanya itu, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan juga terus merangkak naik (BPS, 2017). Hal ini tentu turut mendorong lonjakan angka urbanisasi.

Jokowi-JK dengan melalui visi Nawa Cita mencoba meneruskan amanat UUPA dan mejawab persoalan tersebut. Dibuatlah sebuah kebijakasn reforma agraria dengan target  9 juta hektar tanah akan diredistribusi dan dilegalisasi.  Kebijakan itu sering diulang  Jokowi tapi selama 3 tahun dicanangkan, perkembangan dan capaian implementasi reforma agraria belum menunjukan hasil yang menggembirakan. Tercatat, redistribusi tanah yang berasal dari HGU habis, tanah terlantar dan tanah negara lainnya sejak tahun 2015 hanya seluas 182.750 Ha. Redistribusi melalui transmigrasi sejak 2015 tercatat 32.146 Ha. Sementara itu, redistribusi dari pelepasan kawasan hutan seluas 0 Ha. Legalisasi aset sejak tahun 2015 tercatat seluas 609.349 Ha. Jika dibandingkan, legalisasi asset justru memiliki angka yang lebih tinggi, padahal dalam konteks reforma agraria, redistribusi tanah merupakan jalan untuk memangkas ketimpangan dan kemiskinan, bukan legalisasi.

ypk3

Agraria di Jawa Barat

Di Jawa Barat, potensi berkurangnya lahan pertanian  akan makin kelihatan jika kita melihat rencana pembangunan infrastruktur yang telah diselesaikan pemerintah pusat maupun propinsi. Pada kurun waktu 1994-2005, lahan (primer & sekunder) berkurang seluas 261 ribu Ha. Lahan sawah pada kurun waktu yang sama berkurang seluas 181,5 ribu Ha dan lahan tambak pun berkurang seluas 1,7 ribu Ha. Disisi lain, lahan perkebunan bertambah seluas 140,3ribu Ha dan kawasan pertambangan meningkat seluas 318 Ha.

Disamping itu, proyek-proyek infrastruktur berskala besar dan lapar lahan telah disetujui dan terus dieksekusi. Kita bisa melihat pembangunan bendungan Jatigede misalnya, atau jalan tol Cisundawu, Bandara Kertajati dan pembangunan kawasan-kawasan industri di Jawa Barat akan mengurangi lahan pertanian secara signifikan. Sebagai gambaran, pembangunan tol Cisundawu akan mengkonversi lahan seluas 1.144,78 H (Bappeda Sumedang, 2012). Dan pembangunan waduk Jatigede mengkonversi lahan seluas 6.783 Ha yang terdiri dari lahan pertanian dan hutan.

Penurunan jumlah petani tersebut berbanding terbalik dengan perusahaan sektor pertanian. Jumlahnya mengalami kenaikan dari 2003 hingga 2013. Pada 2003, jumlah perusahaan pertanian tercatat 4.011, lalu naik sebanyak 5.486 tahun ini. Atau naik sebesar 36,77 persen. Dan kenaikan perusahaan pertanian paling tinggi sebesar 215 terjadi di Jawa Barat. Dengan kata lain, pemerintah lebih berorientasi pada penumbuhan perusahaan-perusahaan pertanian yang bercorak pada penguasaan tanah berskala besar atas nama efiesiensi dibawah penguasaan para pemilik modal besar dari dalam dan luar negeri.

Akibatnya semakin mempercepat dan memperluas proletarisasi kaum tani Indonesia karena pemilik modal tidak berorientasi pada penumbuhan sektor pertanian yang bersumber dari penguatan kapasitas berproduksi rumah tangga petani. Mereka hanya berorientasi pada penguasaan tanah berskala luas oleh perusahaan-perusahaan pertanian.

Sehingga tidak mengeherankan jika sebanyak 2,58 juta dari 3,5 juta rumah tangga petani di Jawa Barat berstatus petani gurem, yaitu petani dengan pemilikan lahan kurang dari 0,5 Ha (SP BPS 2003). Kondisi ini berbanding lurus dengan fakta bahwa wilayah pedesaan menjadi kantong utama kemiskinan. Sebanyak 1,79 juta jiwa penduduk miskin dari jumlah total penduduk miskin di Jawa Barat sebesar 4,5 juta jiwa berada di wilayah pedesaan.

Saya pikir ini akibat lemahnya peran pemerintah dalam mengendalikan pertumbuhan alih fungsi lahan sawah dan hutan, alih pekerjaan petani, rendahnya tingkat penyelesaian sengketa lahan pertanian dan kehutanan serta tidaknya adanya skema jaminan kesejahteraan bagi petani menjadi penyebab utama tingginya angka kemiskinan masyarakat pedesaan di Provinsi Jawa Barat.

Kenyataan ini jelas bahwa kebijakan reforma agraria Jokowi-JK tidak serius dilakukan. Prioritas utamanya justru malah lebih banyak dicurahkan pada pembangunan infrastruktur dan membuka keran investasi. Keluarnya beberapa paket ekonomi untuk memudahkan investasi justru bertolak belakang dengan semangat reforma agararia, karena menyebabkan tingginya kriminalisasi dan meluasnya konflik agraria akibat adanya ijin dan konsesi baru baik berupa HGU, Ijin Usaha Pertambangan, maupun pembangunan infrastruktur yang merampas tanah warga, seperti pembangunan bandara maupun pembangkit listrik.

Ingat!,  lahirnya Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 mengamanatkan perubahan mendasar terhadap prinsip-prinsip hukum agraria kolonial yang berlaku sebelum tahun 1960. Melalui pengukuhan hukum adat, pelarangan monopoli penguasaan tanah dan sumber agraria lain, pengikisan praktik feodalisme di pedesaan, serta jaminan kesetaraan hak atas tanah bagi laki-laki dan perempuan merupakan prinsip-prinsip UUPA untuk mewujudkan keadilan sosial. Kemudian, MPR RI menerjemahkan amanat tersebut melalui TAP MPR RI No. IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Iklan