Matdon 18 September 2017

PATROMAKS

Acara seminar sejarah pengungkapan kebenaran kasus 1965/1966 yang akan diselenggarakan di Kantor LBH Jakarta pada Sabtu pagi, 16 September 2017 dihadang aparat Kepolisian.

Saat acara akan dimulai, sekira 50 orang polisi melakukan blokade di lokasi acara dan melarang para penyelenggara dan peserta diskusi masuk ruangan. Alsannya, acara tersebut tidak memiliki izin. Karena alasan itulah pihaknya melakukan blokade dan melarang kegiatan tersebut

Maka, puluhan massa memaksa masuk ke dalam kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat. Mereka menutup akses pintu keluar sehingga para peserta diskusi mengeluhkan tak bisa ke luar gedung.

Alasan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono soal acara itu, mengingatkan saya pada ingatan sebuah acara simposium nasional yang akan membahas peristiwa pelanggaran hak asasi manusia (HAM) tahun 1965 di Hotel Arya Duta Jakarta, tanggal 18 dan 19 April 2016 lalu, dibubarkan juga oleh sejumlah ormas dan kepolisian. Simposium yang semula berniat akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM secara adil, jujur dan beradab yang mengundang keluarga korban, aktivis HAM, TNI-Polri dan pemerintah, tak berdaya di tangan kekuatan sipil dan negara.

Juga mengingatkan kita pada sejumlah kegiatan yang dicekal oleh sekelompok ormas maupun polisi. Dan Sejarah pencekalan ini sebenarnya dapat dilacak, mungkin terjadi jauh sebelum Indonesia merdeka. Dan terlalu banyak acara seni dan sejumlah acara keilmuan yang dilarang di negeri ini.

Sebut saja pada 11 Maret 2015, sebuah acara pemutaran Film “Senyap” di Kampus Universitas Islam Negeri (UIN), Yogyakarta diserbu Forum Umat Islam Yogyakarta yang melarang acara itu. Dua bulan kemudian tepatnya 17 Mei 2015, FPI Malang Jawa Timur melarang acara International Day Againts Homophobia dan Transphobia (IDAHOT). Lalu pada 30 September 2015 sebuah diskusi Setengah Abad Gendjer-Gendjer di Kampus Universitas 17 Agustus 1945, Banyuwangi dihentikan kepolisian

ijin

Pada acara Diskusi G30S PKI/1965 yang digelar di acara keilmuan dan sastra Ubud Writers & Readers Festival dilarang Pemerintah setempat. Pun acara seperti Pemutaran dan diskusi film Prahara Tanah Bongkoran di Kampus Universitas 17 Agustus 1945, Banyuwangi, diskusi soal Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Universitas Diponegoro, Semarang malah dilarang oleh rektornya.

Awal Maret lalu 2016 pemutaran Film “Pulau Buru Tanah Air Beta “ di Goethe institute Jakarta juga dilarang, sebuah Performance art pantomim Wanggi di Bandung dibubarkan polisi. Pertengahan Maret sebuah pentas monolog Tan Malaka karya Ahda Imran di Bandung juga dihadang oleh sebuah ormas. Masih beruntung Tan Malaka bisa dipentaskan pada malam berikutnya.

Tanggal 2 April 2016, ada pembubaran paksa Acara LadyFast di Jogjakarta oleh ormas juga.. Dan seabreg acara diskusi, seni, serta acara ilmiah dilarang digelar dengan alasan yang sama; tidak ada izin atau acara itu berbau komunis. Padahal, negara sangat menjamin kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat sesuai UUD 45 pasal 28 ayat 2.

Peristiwa semacam itu bukan hal yang baru di negeri Indonesia. Pada masa Orde Baru, berkumpul lebih dari Lima orang saja harus ada ijin. Kita masih ingat pertemuan puitis Rendra dengan Emha Ainun Nadjib Mei 1994 dilarang karena pertemuan Lima orang atau lebih harus ijin polisi.

Kasus ini membuat prihatin banyak orang, berkali kali pementasan seni dan dan kegiatan keilmuan dilarang oleh sekelompok ormas yang mengatasnamakan Agama dan lagi-lagi negara tidak hadir dalam keadaan yang sangat penting. Tentu saja saya tak harus menyebut bahwa negara merupakan institusi yang dibentuk oleh kumpulan orang orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu dengan tujuan yang sama, menjamin kesatuan politis, menata dan menguasai wilayah itu. Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut diselenggarakan oleh sebuah organisasi yang dinamakan dengan pemerintah. Semua sudah faham soal itu.

Yang penting bagaimana pemerintah bisa mengolah diri, menata ormas yang ada sebagai rakyat agar lahir kenyamanan bagi semua. Nyaman untuk bebas berkreasi yang tidak melanggar etika, moral dan kesatuan negara. Saya pikir, pementasan teater merupakan alat untuk kesadaran girah manusia. Menurut almarhum Rendra Kesadaran adalah matahari. Dari kesadaran itu akan lahir Kesabaran dan kesabaran adalah bumi. Sedangkan keberanian menjadi cakrawala dan perjungan adalah pelaksanaan kata kata.

Kasus ini menjelaskan sekali lagi bahwa negara tidak berdaya dan belum berjuang untuk rakyatnya. Ijin keramaian adalah untuk menjaga suasana yang kondusif bagi semua pihak. Kelancaran suatu acara keramaian pasti harus didukung dengan persiapan pengamanan yang pas, tapi pemberian ijin dipertimbangkan dengan resiko-resiko yang mungkin timbul, maka Polri harus mengantisipasinya.

Pementasan teater, seperti juga pentas sastra, baca puisi dan sejabanya, tentu tidak akan menimbulkan resiko perkelahian atau resiko besar. Selama ini belum pernah terjadi akibat acara diskusi, pementasan teater dan baca puisi, terjadi perkelahian.

Dalam Juklap Kapolri No. Pol / 02 / XII / 95 tentang perijinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat. Kegiatan yang harus berijin ialah seperti Pentas musik, organ tunggal, pertandingan sepakbola, wayang, festival dan hal-hal yang mengundang massa banyak serta dikhawatirkan akan teradi bentrok fisik. Ijin tersebut jika keramaian yang mendatangkan massa 300 – 500 orang .

Sekali lagi – Ijin keramaian – memang harus, untuk acara atau kegiatan yang menimbulkan keramaian seperti orgen tunggal, pasar malam, konser dan pertandingan sepakbola. Kegiatan kegiatan seperti itulah yang dapat berpotensi mengancam ketertiban, keamanan dan ketentraman dalam bermasyarakat. Sedangkan sebuah pentas monolog, baca puisi, atau diskusi keilmuan yang isinya perenungan, dan hanya dihadiri 100 orang, bukanlah konser besar yang berpotensi mengancam ketertiban.

Pertanyaan selanjutnya, sejauh mana dan acara diskusi keilmuan haraus minta ijin, mengajak kita memiliki rasa empati pada perihnya perjuangan hidup. Empati diperlukan untuk mengidentifikasi dan menangkap nilai-nilai yang melekat tanpa perlu juga membabi buta mengkultuskan segala pengalaman atau tindakannya.

Yang perlu difahami ialah Pemerintah harus tanggungjawab bagi kesejahteraan rakyat, bersifat proaktif bukan sebaliknya hanya menunggu. Soal perjinan sebenarnya sah-sah saja sepanjang melalui mekenisme dan persyaratan diatas. Tetapi jangan acara keilmuan yang tidak banyak mengundang massa banyak, perizinannya dijadikan komoditas politik untuk mengekang kebebasan berekspresi warga.

Iklan