Matdon, 25 September 2017

PATROMAKS

Bagimu, babak baru betapa pentingnya peranan petani di bumi pertiwi ditandai dengan dibuatnya UU Pokok Agraria pada tanggal 24 September 1960. Inilah yang kemudian kami kenal dengan Hari Tani Nasional.

Tiap tahun nasibmu diperingati dengan kondisi makin runyam, ketika konflik terus menerus menerpa tubuh petani Indonesia begitu besar, ketika petani makin “dimiskinkan” oleh penguasa dan pengusaha. Isu pangan yang rutin diusung tak mampu mengubah kondisi yang ada.

Belum lama ini Presiden terpilih Jokowi dan Sekretariat Nasioanl (Seknas) Tani melakukan dialog kebangsaan bertajuk “Kedaulatan Pangan sebagai Jalan Kemandirian Bangsa, dan Musyawarah Nasional Seknas Tani ” di Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta.

Dalam Munas pertama ini, dideklarasikan perubahan nama Seknas Tani menjadi Badan Musyawarah Tani Indonesia (Bamustani), dibentuk berdasarkan mandat UU No.41 Tahun 2009 tentang tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan. Bamustani ini akan mengawal pemerintahan Jokowi menjalankan penegakan kedaulatan pangan yang tercantum dalam nawa cita Jokowi-JK. Bamustani segera dideklarasikan!

petaniii

Apapun namamu, saya pikir tdak jadi soal, persoalannya adalah bagaimana fungsi sebuah lembaga resmi atau tak resmi mampu mengontrol pemerintahan manapun juga. Hari Tani Nasional tahun 2014 ini harus menjadi refleksi untuk evaluasi. Sederhana saja yang diinginkan petani sebagaimana keingian sederhana rakyat lainnya adalah mereka bisa makan, tidak mengalami rawan pangan, kekeringan bisa diatasi, tidak ada impor bahan pangan dan kebutuhan kebutuhan skunder lainnya. Karena seperti apa yang disampaikan Bung Karno “Pangan Adalah Soal Hidup dan Mati.”

Apakah di tangan kebijakan pemerintah Jokowi-JK, nasib petani akan berubah?, saat petani Indonesia belum menerima perlindungan yang layak, terlebih terhadap serbuan produk impor. Dari segi anggaran dan permodalan juga pemerintah masih belum memberikan harapan yang sesuai untuk petani.

Apa kabar Petani?

Situasi nasional saat ini pemerintah mengklaim petani gurem berkurang 4,5 juta. Padahal yang terjadi adalah petani-petani itu berubah profesi menjadi buruh akibat tak ada lahan. Secara keseluruhan keluarga petani juga menurun. Pertumbuhan perusahaan pertanian naik 1000 kali, itu akibat rekonstruksi penguasaan tanah oleh perusahaan-perusahaan pertanian. Pemerintah tutup mata tidak mau tahu siapa yang mengadakan pangan itu, mau petani atau perusahaan yang penting pangan ada.

Kau masih ingat petani, selama 10 tahun tahun Presiden SBY berkuasa, telah dicanangkan “Tanah Untuk Kesejahteraan Rakyat”, tapi itu tidak dijalankan dengan baik, karena tak ada satupun Keppres tentang itu.
Harus diakui, pemerintah Indonesia sempat meluncurkan berbagai program untuk mendongkrak stok pangan nasional, tapi nasib petani dilupakan pemerintah. Petani tak ubahnya sebuah oase indah, namun hanya fatamorgana, indah dan menyakitkan.

Pemerintahan sudah berganti, kini saatnya dibawah kuassa Jokowi – JK, dirimu wahai petani harus hidup layak. Jokowi-JK perlu melakukan terobosan kebijakan yang benar-benar memikirkan nasib petani. Jika tidak, maka petani semakin miskin dan generasi penerus petani habis karena menganggap menjadi petani tidak ada yang bisa diharapkan.

Saya kira ini sebuah contoh ironis perlu direnungkan, Kompas pernah menulis seorang Mujib (35), pemuda warga Desa Randusari, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal, mengolah lahan sawah 0,25 bau atau sekitar 1.700 meter persegi (1 bau sekitar 0,7 hektar atau 7.096 meter persegi). Pendapatan bulanan Mujib Kalau paneen tidak gagal hanya Rp 300 ribu sampai Rp 400 ribu perbulan.

Apakah uang itu cukup menghidupi dirinya?, tentu ia harus banting tulang untuk mendapatkan uang tambahan, entah itu jualan benih dan pupuk, entah itu jadi tukang ojeg dan lain-lain. Saya kira di negeri ini banyak Mujib Mujib lainnya. Mujib yang petani, petani yang kehilangan lahan. Lahan yang tergerus kekuasaan.

Apa Kabar Petani?

Iklan