Penyair legendaris Chairil Anwar sangat tidak membolehkan seni dipakai untuk kepentingan propaganda pemerintah Jepang saat itu. Jika pemikiran Chairil itu dikaitkan dengan kehidupan sekarang, maka saya perkirakan Chairil akan menolak juga jika seni dipakai untuk kepentingan politik.

Sebetulnya sah-sah saja seni dipakai untuk kepentingan politik, toh dalam konteks seni, reaksi-reaksi yang muncul melahirkan aneka ragam kreasi seni. Dalam konteks politik, tanggapan-tanggapan itu bisa muncul sebagai strategi manipulatif untuk tujuan politik. Dalam konteks seni, tanggapan-tanggapan itu bisa muncul sebagai penghalusan yang bersifat integratif atau transformasi bentuk dari dorongan yang dasariah menjadi bentuk yang bermartabat. Sementara untuk politik, adalah bagaimana politik itu sebagai seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional.

Jadi sangat wajar jika saat ini seni digunakan untuk kepentingan politik, tetapi tentu seni politik yang bisa untuk memajukan rakyatnya. Jika tidak, maka pelaku seni (seniman) akan terlibat “kongkaligkong” dengan penguasa untuk menyengsarakan rakyatnya.

Menurut antropolog Indonesia Tjetjep Rohendi Rohidi, seni dan politik berkembang melalui tradisi-tradisi sosial. Sebagaimana halnya unsur kebudayaan yang lain, seni dan politik mempertahankan kolektivitas sosial. Dalam kenyataan empirik, seni dapat dilihat sebagai cara hidup yang bertalian dengan keindahan. Adapun politik berkaitan dengan persaingan kekuasaan dan cara-cara menggunakan kekuasaan. Seni dan politik yang dimiliki individu dapat disebut pengetahuan seni dan politik.

Dalam kaitan dengan seni dan politik, simbol-simbol diekspresikan bahkan bisa diselewengkan maknanya demi kepentingan tertentu. Pemaksaan terhadap simbol merupakan strategi manipulatif untuk tujuan-tujuan lain. Di sinilah muncul proses estetisasi politik di satu segi dan politisasi estetik di segi lain. Estetisasi yang dimaksudkan adalah upaya penghalusan, pemberian sentuhan seni terhadap hal yang sebenarnya bukan kategori seni. Dalam hal estetisasi politik, berarti ada upaya pemberian sentuhan terhadap tindakan-tindakan politik.

Sebaliknya, politisasi dapat diartikan sebagai upaya memberikan bobot politik atau dipandang sebagai hal yang menyimpan tujuan politik terhadap tindakan atau karya yang sesungguhnya bukan kategori politik. Adapun politisasi estetik berarti upaya pemberian bobot politik atas tindakan atau karya-karya seni.

Dari pemaparan Tjejep saya yakin, jika seni dipakai untuk kepentingan seseorang dalam memuluskan diri sebagai calon pemimpin, lebih baik seniman menghindar dari situ, karena di Indonesia belum ada seniman yang digaji oleh pemerintah dan nantinya nama seniman akan kotor dan nama baiknya akan sulit dikembalikan.

Kecuali seniman itu berubah menjadi mahluk politik yang siap dalam segala tantangan. Tetapi biasanya seniman yang masuk parpol menjadi hilang kesenimanannya.

Seni dan Kekuasaan

Kekuasan sangat berkepentingan dengan seni, karena seni menjadi sarana yang paling efektif dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat, baik dalam bentuk verbal maupun non verbal. Seni juga mampu menyampaikan segala keinginan yang dirancang oleh siapapun baik itu perorangan, kelompok, komunitas bahkan pemerintahan untuk menyampaikan tujuan-tujuan tertentu dengan segala cara melalui pendekatan persuasif tanpa harus mempergunakan cara-cara kekerasan.

Misalnya melalui lagu, puisi atau lukisan, bagaimana seniman dapat mempengaruhi pikiran manusia dengan pemaknaan teks, bahkan tak kecil kemunkinan orang akan terbius lalau mempunyai pikiran yang berlainan.

Contoh lain, ketika seniman melakukan performance art di sungai Cikapundung, maka sebagian orang akan tertarik dan siap memilih pemimpin yang diberi suguhan seni. Karena memang seni yang dipertontonkan adalah seni yang berkaitan dengan kepentingan politik.

Pada Masa Orde Baru seni menjadi sangat penting dipertahankan, peran seni di zaman orba benar-benar diperhitungkan oleh presiden Soeharto. Arti perjuangan telah direduksi makna serta nilai teks seni untuk memperpanjang kekuasaannya dari tangan orang lain. Dengan strategi khusus yang diwakili oleh tangan mentri penerangan sebagai perpanjangan dari pikiran Soeharto sebagai pucuk pimpinan tertinggi Republik Negeri ini.

Dibantu media televisi, kehadiran Presiden Suharto di tengah masyarakat melalui dialog dan diteruskan dengan panen raya di sebuah desa dan menapilkan seni daerah merupakan upaya pencitraan dirinya guna mendapatkan simpati dari rakyatnya dan berhasil.

Nah, jika suatu saat misalnya di Bandung ada nama Bienale Bandung dengan dana miliaran rupiah, maka seniman harus melihat sisi positif dan negatifnya. Jika acara ini digekar sebalum Pilgub Jabar, maka dikahwatirkan kekuasann akan memanfaatkan seni sebagai ajang kampanye untuk itu. Lebih baik seniman menghindar.

Tetapi jika benar benar kekuasaan sangat perhatian pada soal seni, karena Bandung tidak punya festival seni, maka untk menghindari dugaan kepentingan politik maka Bienale Bandung harus dlakukan sesudah pilgub Jabar 2018. Ini lebih aman bagi kekuasan dan seniman.

Ingat, Chairil Anwar bukan Nabi, tetapi penolakan terhadap seni untuk propaganda politik mesti diperhatikan juga. Ingat pula, seni dapat dipandang sebagai sarana untuk menyampaikan kepentingan dan tujuan tertentu kepada publik penikmatnya, khusnya bertujuan politis. Selain contoh tadi, kita uga bisa melihat seni lainnya ditampilkan untuk membawa misi atau tujuan tertentu, misalnya propaganda calon pimpinan partai, bupati, gubernur, presiden, dan sebagainya. Sang calon hanya nonton dan bicara pada wartawan bahwa seni sebagai perhatian pemerintah dan lain-lain.

Atau terserah senimannya itu sendiri, mau berenang di dunia politik tanpa tahu bahwa ia sedang dipolitisir atau menolak, tinggal pilih. Cag!

Iklan