//
you're reading...
BUDAYA, POLITIK, UMUM

BUBARKAN DPR!

Republika Rabu 30 Desember 2015

 

Sudah sejak lama elemen ma hasiswa dan sebagian rak yat Indonesia meneriak kan yal-yel “Bubarkan DPR!”, karena kinerjanya yang maha buruk dan pikasebeuleun rakyat. Namun DPR masih tetap ada dan semakin eksis dalam lingkaran kebencian rakyat. Begitupun dengan turunannya; DPRD di tingkat provinsi dan DPRD di tingkat kota/ kabupaten.

Dan rakyat seperti sisyphus, kembali memilih mereka dalam Pemilu dan kembali menderita, siklus 5 tahun an yang tak akan pernah berhenti. Padahal, sudah banyak bukti bahwa di gedung parlemen itu menjadi sarang korupsi, dan orang orang di dalamnya adalah biang korupsi serta banyak membebani keuangan negara.

Mulai dari anggaran untuk jalanjalan, ngemis pembangunan gedung baru, minta naik gaji hingga pencatutan nama presiden. Ini namanya sudah mengabaikan sopan santun etika berpolitik. Apakah politik tidak perlu sopan santun? Pasti perlu. Namun, sopan santun adalah nilai yang selalu diabaikan oleh anggota DPR.

Sudah sejak lama pula anggota DPR selalu mencatut nama rakyat. Tentu itu pun untuk kepentingan pribadi mereka, tapi rakyat tidak marah. Memperkaya diri demi kepuasan nafsu kekuasaan, sudah seperti hewan. Padahal, ada perbedaan yang ha kiki antara nafsu manusia dan hewan. Pada manusia, nafsu kekuasan dikendalikan oleh jiwa yang lembut dan iman, bisa mengatur sendiri kesiapan mental menyadari bahwa mereka ‘lahir’dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Jika tidak bisa mengatur diri dari kekuasaan, maka itu jelas nafsu hewani.

Memang, politik telah menjadikan mereka memiliki sifat hewani. Ini karena politik merupakan sebuah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat. Politik menjadi ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional. Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat.

Maka, sudah selayaknya DPR dibubarkan. Karena, tanpa DPR saya kira Indonesia akan tetap ada dan rakyat masih bisa menghidupi diri sendiri. Ini tidak mudah dan akan me nemui jalan terjal berliku. Presiden tidak memiliki kewenangan untuk membubarkan parlemen. Tapi kekuatan rakyat selalu bisa terjadi, jika rakyat menghendaki. Tentu saja melalui mekanisme yang tidak saya fahami. Dengan catatan, membu barkan DPR (hingga DPRD) tidak harus meneteskan darah.

Bahwa kenyataannya, pembubaran DPR secara teoritis maupun dalam praktik hanya terjadi dalam sistem pemerintahan parlementer. Bukan sistem presidensil. Sekali lagi secara legal, tidak ada wewenang apapun yang dimiliki oleh presiden untuk membubarkan DPR.

Dalam UUD 1945 dinyatakan, hubung an DPR dan presiden adalah sejajar. Sementara undang-undang keadaan bahaya yang sempat diduga akan menjadi dasar hukum bagi tindakan ini, ternyata tidak juga memberikan kewenangan kepada presiden untuk membubarkan DPR. Padahal, sudah sejak lama kondisi DPR benarbenar bahaya.

Jadi, jika ingin DPR bubar maka harus ada kondisi politik yang dapat melegitimasinya, meskipun kemudian sejarah Indonesia mencatat (di kemudian hari), bahwa pembubaran DPR sebagai tindakan inkonstitusional. Kondisi politik yang saya maksud ialah adanya keadaan darurat yang memaksa presiden untuk membubarkan DPR. Untuk itu, jelas dibutuhkan dukungan dari militer. Pertanyaannya apakah saat ini kondisi negara sudah darurat? Keadaan negara memang belum darurat, tapi moral DPR sudah sangat darurat.

Harus diakui, DPR merupakan pilar negara demokrasi, tapi jika parlemen ini ternyata sarang korupsi dan kandang nafsu hewani, apakah ini tidak darurat? Dan demokrasi hanya ada dalam spanduk saja.

Lalu siapa yang akan menjadi wakil rakyat jika DPR bubar, saya kira DPD bisa berfungsi untuk menggantikannya. Kehadiran DPD sebagai peng ganti DPR bisa menghemat uang pajak ratusan triliun rupiah per tahun. Tapi, itu juga kemungkinan yang tidak mudah. Kemungkinan yang hanya berwujud impian.

Atau begini saja, yang sangat mungkin membubarkan DPR adalah para anggota DPR sendiri. Mereka harus membubarkan diri secara ikhlas. Itupun jika mereka malu atas perbuatannya yang ‘tidak senonoh’ pada rakyat. Namun, urat malu sudah tak dimilik mereka.

Kesimpulannya, selama masih ada anggota DPR yang tidak me nyetujui pembubaran ini serta masih memelihara teu boga kaera, maka DPR tidak bisa dibubarkan. Namun yakinlah, selamanya lembaga ini ti dak akan berfungsi bagi rakyat.

Lem baga ini, hanya menjadi tempat bermuaranya orang-orang serakah. Dan celakanya, rakyat akan kembali memilih orang-orang Partai Politik untuk duduk di sana. Rakyat akan terus menabung harapan, walaupun harapan itu hanya akan menjadi– sekali lagi–sisyphus. Sung guh ma lang rakyat Indonesia, ber abadabad lamanya hanya mereguk air mata. ¦

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: