//
you're reading...
BUDAYA

ABSURDITAS KONGRES KESENIAN INDONESIA

Dimuat Koran Sindo Minggu 29 Nopember 2015

Saya dikejutkan dengan berita di berbagai koran, akan dilaksanakannya Kongres Kesenian Indonesia ke 3 (KKI III) yang berlangsung di Bandung 1 – 5 Desember 2015. Lalu coba coba googling, dan saya menemukan ternyata  pernah ada KKI pertama  berlangsung di Jakarta pada 3 – 7 Desember 1995 dan KKI kedua  26 – 30 September 2005 di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta.

Konon, berbagai rekomendasi pada kongres I dan II jarang ada yang dikabulkan pemerintah, termasuk rekomendasi bahwa kongres harus dilaksanakan 5 tahun sekali.  Jadi, buat apa ada lagi Kongres?. Info berkembang, ternyata  pada Desember 2014 lalu taleh digelar Pra Kongres Kesenian, diikuti 50 seniman dan berlangsung di Bandung.

Salah satu keputusan pada  Pra-Kongres, KKI III berlangsung di luar kota Bandung, tapi nyatanya Kongres berlangsung di Bandung tanpa diketahui oleh sebagian besar seniman  yang terlibat dalam Pra Kongres.

Konon  pula KKI III 2015 hendak menaruh kuasa perubahan demi mengkritisi peran dan makna kehadiran negara di tengah dinamika kesenian. Pada Kongres ini  akan dicoba (lagi) negara tidak diposisikan sebagai antagonis dalam cara pandang kelewat general dan hitam-putih. Melainkan menelisik apa dan bagaimana sebenarnya hakikat keberadaan negara di tengah kuasa perubahan dan dinamika kesenian. Apa memang demikian, betulkah negara memprhatikan kesenian?. Wow!

Saya kira, kehadiran negara/pemerintah tidak berpengaruh besar bagi perkembangan seni dan budaya walaupun pemerintah berusaha narekahan dengan berbagai Peraturan Daerah yang isinya merencanakan program pelesatarian seni dan budaya. Itu hanya sebuah benteng rapuh, benteng sebenarnya adalah seniman dan budayawan.

Alih-alih  dalam KKI III berupaya menjadikan kesenian sebagai ujung tombak bagi strategi kebudayaan, hingga hari ini tak ada desain politik kebudayaan yang jelas; bagaimana dan di mana sebenarnya negara memosisikan peran dan fungsinya di tengah perkembangan kesenian. Termasuk batas-batas kehadirannya. Terlebih manakala dinamika kesenian terus menggejala ke berbagai arah dan isu, batas-batas kehadiran negara semakin diperlukan dan sekaligus pula kian samar.

Perlu dicatat sekali lagi, rekomendasi pada KKI I dan II nyaris tidak ada yang diperhatikan pemerintah, semisal mendesak pemerintah membentuk  lembaga bantuan hukum bagi para seniman, pembentukan lembaga kesenian yang bersifat nasional, perhatian yang lebih besar pada kesenian di dunia pendidikan. Itu nol besar, tidak ada realisasinya. Kongres ke III ini hadir, tak lebih dari sekedar membuktikan bahwa negara (pura-pura) memperhatikan kesenian.

Kita faham benar bahwa unsur-unsur kebudayaan terdiri dari kesenian. Kesenian merupakan bagian integral dari kebudayaan. Lalu unsur budaya lainnya ada juga Sistem teknologi dan peralatan yang lahir karena manusia mampu menciptakan barang-barang dan sesuatu yang baru agar dapat memenuhi kebutuhan hidup dan membedakan manusia dengam makhluk hidup yang lain. Ada yang disebut unsur sistem organisasi masyarakat, ia ada atas kesadaran manusia bahwa manusia memiliki kelemahan dan kelebihan, maka diririkannya organisasi untuk bersatu.

Bahasa juga sebagai unsur dari budaya sebagai alat komunikasi manusia dan banyak lagi unsur lainnya hingga ke sampai pada unsur sistem religi, sebuah keyakinan manusia terhadap adanya Sang Maha Pencipta atas kesadarannya bahwa ada zat yang lebih dan Maha Kuasa. Pelestarian seni budaya sangat penting sebagai jati diri sebuah masyarakat. Meski dalam mata pendang pemerintah, kebudayaan selalu dimaknai sebagai kesenian.

Semua unsur kebudayaan yang saya sebutkan diatas berpotensi mengalami perubahan, khusunya unsur teknologi dan ekonomi. Tapi ada yang tak berubah, ialah akal dan nalar manusia untuk mempertahankan tradisi, seni, adat istiadat, dan keyakinan agama.

Nah, tolak ukur keberhasilan sebuah pemerintah bisa dilihat misalnya dari segi apakah berbagai harapan mayarakat baik secara kultural, ekonomi dan politik sudah terpenuhi atau belum. Idealitas-idealitas yang diinginkan masyarakat minimal mendekati terpenuhi, misalnya soal budaya lalu lintas, budaya lapangan kerja (ekonomi), budaya kesenian, budaya memberi perhatian kepada meraka yang berjasa pada bidangnya, dll.

Keberadaan pemerintah (mungkin) diperlukan untuk bisa meng-apresiasi jerih payah kesenian dan kebudayaan, ada atau tidak ada kongres, sama saja.

 Ngawangkong Teu Beres Beres

Meskipun sudah diwaspadai agar KKI III 2015 mendatang agar rekomendasinya tidak bernasib sama dengan rekomendasi-rekomendasi sebelumnya. Tapi kewaspaadan saja tak cukup. Sebab dibalik itu semua, nanti akan muncul seniman-seniman “plat merah” atau seniman yang membelot dari rekomendasi. Meskipun juga saya yakin, tidak semua seniman yang hadir nanti sebagai seniman kajajaden, seniman dadakan dan seniman pemerintah. Pasti ada juga seniman yang benar benar seniman.

Tema yang diusung pada KKI III ini  “Kesenian dan Negara dalam Arus Perubahan” dengan sub tema yang tak saya fahami, mulai dari “Politik Kesnian dalm persfectifnegara”, “Kesenian, Negara, dan Tantangan di Tingkat Global”, “Pendidikan Seni, Media dan Kreativitas”,  “Seni dalam pusaran Komplestisas Kekinian”. Ini akan menjadi kongres dalam arti ngawangkong teu beres- beres.

Yang menarik adalah pertanyaan dari kerangka acuan kongres yang mempertanyakan, Apakah kesenian dipandang sebagai salah satu elemen penting dalam pembangunan manusia Indonesia; atau sebaliknya kesenian masih dianggap sekunder dan tidak terlalu penting?.  Jika kesenian dianggap penting,  apakah selama ini negara memberikan dukungan terhadap kesenian?, dukungan seperti apa?.

Di pihak lain, dalam konteks hubungan kesenian dan kegiatan berkesenian dengan negara, sejak lama sebenarnya tidak pernah jelas politik kesenian seperti apa yang hendak dijalankan pemerintah selaku penyelenggara kekuasaan negara. Bahkan, di tengah arus perubahan dan berbagai reformasi kelembagaan, kebijakan, maupun ketentuan perundangan-undangan yang berlangsung belakangan ini, ketidakjelasan itu juga berlanjut.

Demikian pun halnya dengan kehadiran Joko Widodo sebagai Presiden baru Indonesia, belum ada gambaran yang jelas di mana dan bagaimana posisi kesenian dalam Nawacita yang merupakan program utama Pemerintahan Jokowi-JK? Adakah bidang kesenian tercantum eksplisit maupun implisit dalam program yang notabene.

Lagi pula tidak pernah jelas, politik kesenian seperti apa yang hendak dijalankan pemerintah selaku penyelenggara kekuasaan negara. Apakah dalam Kongres ini negara hendak “mendekati” seniman dalam rangka pembangunan yang aman dan damai serta digiring pada  upaya agar seniman mau jadi seniman “plat merah”?.

Fahamilah, tanpa diminta oleh negara, kesenian selalu memberikan kontribusi yang jelas dan ajeg bagi bangsa ini. Salah satu kenapa Indonesia terkenal karena keseniannya, bukan terkenal karena perhatian pemerintah pada kesenian.  Sebaliknya, negara selalu curiga dengan kesenian. Kecuali kesenian yang dipesan untuk kepentingan penguasa, misalnya kesenian yang ditasbihkan untuk kampanye dan atau kesenian yang “dijual” untuk politik. Nah!

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: