//
you're reading...
BUDAYA

APA KABAR PETANI

DIMUAT REPUBLIKA SELASA 15 SEPTEMBER 2015Untitled attachment

Apa kabar Petani?      

Bangsa  Indonesia sudah memperingati hari kemerdekaan ke 70, pada 17 Agustus 2015 lalu. Bagi kalian, babak baru betapa pentingnya peranan petani di bumi pertiwi ditandai dengan dibuatnya UU Pokok Agraria tahun 1960. Inilah. Tapi nasibmu makin runyam, ketika konflik terus menerus menerpa tubuh petani Indonesia begitu besar, ketika petani makin “dimiskinkan” oleh penguasa dan pengusaha. Isu pangan yang rutin diusung tak mampu mengubah kondisi yang ada.

Tidak lama setelah dilantik, Presiden Jokowi dan Sekretariat Nasioanl (Seknas) Tani melakukan dialog kebangsaan bertajukKedaulatan Pangan sebagai Jalan Kemandirian Bangsa, dan Musyawarah Nasional Seknas Tani di Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta. Dalam Munas pertama ini, dideklarasikan perubahan nama Seknas Tani menjadi Badan Musyawarah Tani Indonesia (Bamustani), dibentuk berdasarkan mandat UU No.41 Tahun 2009 tentang tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan. Bamustani ini akan mengawal pemerintahan Jokowi menjalankan penegakan kedaulatan pangan yang tercantum dalam nawa cita Jokowi-JK. Bamustani segera dideklarasikan!

Apapun nama kalian, saya pikir tidak jadi soal, persoalannya adalah bagaimana fungsi sebuah lembaga resmi atau tak resmi mampu mengontrol pemerintahan manapun juga. Setiap ada peringatan Hari Tani Nasional harus menjadi refleksi untuk evaluasi. Sederhana saja yang diinginkan petani sebagaimana keingian sederhana rakyat lainnya adalah mereka bisa makan, tidak mengalami rawan pangan, kekeringan bisa diatasi, tidak ada impor bahan pangan dan  kebutuhan kebutuhan  skunder lainnya. Karena seperti apa yang disampaikan Bung Karno “Pangan Adalah Soal Hidup dan Mati.”

Apakah di tangan kebijakan pemerintah Jokowi-JK, nasib petani akan berubah?, saat petani Indonesia belum menerima perlindungan yang layak, terlebih terhadap serbuan produk impor. Dari segi anggaran dan permodalan juga pemerintah masih belum memberikan harapan yang sesuai untuk petani.

Apa kabar Petani?

Situasi nasional saat ini pemerintah mengklaim petani gurem berkurang 4,5 juta. Padahal yang terjadi adalah petani-petani itu berubah profesi menjadi buruh akibat tak ada lahan. Secara keseluruhan keluarga petani juga menurun. Pertumbuhan perusahaan pertanian naik 1000 kali, itu akibat rekonstruksi penguasaan tanah oleh perusahaan-perusahaan pertanian. Pemerintah tutup mata tidak mau tahu siapa yang mengadakan pangan itu, mau petani atau perusahaan yang penting pangan ada.

Kalian masih ingat, selama 10 tahun tahun Presiden SBY berkuasa, telah dicanangkan “Tanah Untuk Kesejahteraan Rakyat”, tapi itu tidak dijalankan dengan baik, karena tak ada satupun Keppres tentang itu. Harus diakui, pemerintah Indonesia sempat meluncurkan berbagai program untuk mendongkrak stok pangan nasional, tapi nasib petani dilupakan pemerintah. Petani tak ubahnya sebuah oase indah, namun hanya fatamorgana, indah dan menyakitkan.

Pemerintahan sudah berganti, kini saatnya dibawah kuasa Jokowi – JK, kalian wahai petani harus hidup layak. Jokowi-JK perlu melakukan terobosan kebijakan yang benar-benar memikirkan nasib petani. Jika tidak, maka petani semakin miskin dan generasi penerus petani  habis karena menganggap menjadi petani tidak ada yang bisa diharapkan.

Saya kira ini sebuah contoh ironis perlu direnungkan, Sebuah media cetak nasional pernah menulis, seorang Mujib (35), pemuda warga Desa Randusari, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal, mengolah lahan sawah 1.700 meter persegi, pendapatan bulanan Mujib Kalau panen tidak gagal hanya Rp 300 ribu sampai Rp 400 ribu perbulan.

Apakah uang itu cukup menghidupi dirinya?, tentu ia harus banting tulang untuk mendapatkan uang tambahan, entah itu jualan benih dan pupuk, entah itu jadi tukang ojeg dan lain-lain. Saya kira di negeri ini banyak Mujib Mujib lainnya. Mujib yang petani, petani yang kehilangan lahan. Lahan yang tergerus kekuasaan.

Apa Kabar Petani?     

Bangsa Indonesia sudah memperingati hari kemerdekaan ke 70, pada 17 Agustus 2015 lalu.            Sungguh konflik agraria merupakan masalah yang sudah puluhan tahun tidak terselesaikan. Lahirnya konflik tersebut muncul lantaran pemberian izin/hak/konsesi oleh pejabat publik baik itu Menteri Kehutanan, Menteri ESDM, Kepala BPN, Gubernur dan Bupati yang memasukkan tanah/wilayah kelola/SDA kepunyaan sekelompok rakyat ke dalam konsesi badan-badan usaha raksasa dalam bidang produksi, ekstraksi, maupun konservasi.

Kemudian juga muncul berbagai tindakan kekerasan, manipulasi, dan penipuan dalam pengadaan tanah skala besar untuk proyek-proyek pembangunan, perusahaan-perusahaan raksasa, dan pemegang konsesi lain dalam bidang produksi, ekstraksi, konservasi dan eksklusi sekelompok rakyat pedesaan dari tanah yang dimasukkan ke dalam konsesi badan usaha raksasa.

Saya pikir ini akibat lemahnya peran pemerintah dalam mengendalikan pertumbuhan alih fungsi lahan sawah dan hutan, alih pekerjaan petani, rendahnya tingkat penyelesaian sengketa lahan pertanian dan kehutanan serta tidaknya adanya skema jaminan kesejahteraan bagi petani menjadi penyebab utama tingginya angka kemiskinan masyarakat pedesaan di Provinsi Jawa Barat.

Sebentar lagi kita tak punya sawah. Yang ada adalah sisa semangat sebagian para petani. Dan saya tidak bisa membayangkan jika petani mogok bertani, lalu kita mau makan apa?.

Petani Oh Petani

Sebenarnya kelahiran undang-undang pokok agraria merupakan momentum penting bagi negara dan bangsa Indonesia sebagai negara agraris. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya, amanat untuk melindungi petani Indonesia yang tertera dalam UUPA tahun 1960 telah dikhianati dan diamputasi. Redistribusi lahan-lahan eks perkebunan asing kepada kaum tani Indonesia nyaris tidak pernah dilakukan. Perkebunan-perkebunan warisan bangsa kolonial sampai sekarang masih ada di berbagai pelosok.

Hingga akhirnya petani menjadi pihak yang tidak terlindungi secara hukum, kekerasan, perampasan tanah garapan, tiadanya perlindungan terhadap proses produksi pertanian,padahal petani adalah salah satu soko guru ekonomi Indonesia.

Apa kabar petani?

Ya, saya tahu, Pemerintah telah memastikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) terhadap beras dan gabah mengalami kenaikan 10 persen dari harga yang berlaku saat ini. Munglkin ini bisa meningkatkan kesejahteraan petani karena petani akan dapat berproduksi berdasarkan kualitas beras yang bagus. Tapi kalian tetap saja tak berdaya.

Lalu harga BBM naik turun tidak jelas, itu tidak menurunkan biaya-biaya non-produksi beras seperti penggilingan, transportasi dan lain-lain.  Ini prmainan sebagian spekulan pasar yang berakibat pada semakin kecilnya jumlah ketersediaan, selanjutnya memicu menaikkan harga bersa di pasaran hingga mencapai 30 persen.

Yang diuntungkan ketidakjelasan ini bukan petani. Petani hanya ngegel curuk, tidak pernah diuntungkan saat harga beras melonjak tinggi.

Indonesia sudah merdeka 17 Agustus 1945, Apa  Kabar petani?

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: