//
you're reading...
Tak Berkategori

NELAYAN O..NELAYAN

 

NELAYAN TAK MEMILIKI IKAN

Oleh : Matdon –  Pikiran Rakyat,Sabtu 1 juli 2013

 

 

Petani dan Nelayan, itulah salah satu mata pencaharian terbesar rakyat Indonesia, karena selain lahan pertanian yang luas Indonesia juga dikelilingi laut dan pesisir.  Menilik hal itu seharunsya nelayan kita kaya raya, tapi nyatanya kemiskinan menyelimuti kaum nelayan, apalagi nelayan tradisional. Data menyebutkan, Jumlah nelayan miskin di Indonesia pada tahun 2012 mencapai 7,87 juta orang yang tersebar di sekitar 10.600 desa pesisir, 

Banyak sudah upaya agar nelayan bangga dan kaya, misalnya ada  PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir), pada tahun 2010-2011 ada program LC (Land Consolidation) yaitu program penataan wilayah dan kampung nelayan dengan membagi tanah negara sepanjang Jalur Lintas Selatan Jawa maupun perbaikan bermacam alat tangkap. Tetapi program tersebut tidak memberi dampak positif pada sebagian besar nelayan, karena berbagai faktor.

Misalanya saja program ini hanya sampai kepada kaum “juragan”, sosialisasinya tidak sampai secara luas kepada sebagian besar nelayan.  Faktor lain karena lemahnya kekuatan organisasi nelayan. Dalam pemahaman yang berkembang di masyarakat nelayan selalu berhutang kepada seseorang juragan darat atau laut. Sehingga bentuk organisasi modern dengan segala mekanisme organisasi belum atau tidak dikenal di nelayan.

Kemudian pemerintah intervensi langsung untuk percepatan mengatasi kemiskinan nelayan, dengan menggelar  berbagai kegiatan utama diantaranya pembuatan rumah sangat murah, pekerjaan alternatif & tambahan bagi keluarga nelayan, pembangunan spbu solar,angkutan umum murah, fasilitas sekolah & puskesmas dan fasilitas bank “rakyat”.

Namun lagi lagi hasilnya tak berdampak positif  akitab sosialisasi yang lemah, cenderung diskriminatif hanya ke sekelompok kecil yang  kebanyakan adalah juragan/ kelompok buatan/ yang dekat dengan aparat, tidak tepat sasaran, sering terjadi pencatutan identitas nelayan, banyaknya “penumpang gelap” dengan bermacam kepentingan; politik dan ekonomi yang memanfaatkan bermacam program untuk kepentingan sempit. Selain itu juga desain program tidak integratif dan lengkap. Ada bantuan kapal, tapi sulit dapat modal operasional, spesifikasi bantuan tidak sesuai kebutuhan, sehingga mubazir dan tentu saja buruknya layanan aparat di tingkat lokal.

Hal itu sebenarnya bisa ditangani oleh koperasi nelayan, tapi koperasi nelayan juga ternyata tdak bisa menjadi penghubung kepentingan nelayan khususnya nelayan tradisional dan buruh nelayan. Hal ini bisa terjadi karena yang biasanya duduk sebagai pengurus koperasi adalah juragan atau orang-orang terdekat di kalangan mereka sendiri.

Pertengahan bulan Mei 2013 kemarin Federasi Serikat Nelayan Nusantara (FSNN) melakukan pertemuan di Jakarta, berdialog dengan pemerintah  dalam Forum Multipihak untuk Penguatan Dampak Positif Kebijakan dan Program Peningkatan Kehidupan Nelayan ( PKN ), hasinya DPR dan FSNN sepakat akan melakukan monitoring berbagai program peningkatan kesejehtaeraan nelayan.

nelayan

Tapi yang perlu dicatat dalam pertemuan itu, ialah apa yang disampaikan Ketua FSNN Tris Zamanyah, menurutnya nelayan dalam gerakan rakyat di Indonesia jika dibandingkan dengan petani dan buruh seolah tidak masuk hitungan sebagai catatan sejarah. Meskipun, dulunya Bangsa Indonesia dengan budaya maritimnya dikenal tangguh di laut

Terabaikannya nelayan dalam catatan sejarah gerakan rakyat tidak terlepas dari paradigma pembangunan yang sekian lama berorientasi ke darat,  selama orde baru hingga awal reformasi. Orientasi daratan dibuktikan bahwa sejumlah departemen yang dibentuk dan dulu hingga awal reformasi 1998 semuanya berbasiskan daratan, barulah setelah Gus Dur menjadi Presiden kemudian perhatian terhadap kelautan dan perikanan mulai berkembang. Hal  ini juga tidak terlepas dari para ilmuwan sosial yang selama ini lebih banyak mengkaji soal daratan, seperti pertanian, industry dan bahkan kajian politik. Ya, memang nelayan masih menjadi “anak tiri” bangsa ini.

Dibutuhkan geakan nelayan, yang mampu menjawab realitas sosial ekonomi dan politik, yang saat ini dikuasai segelintir orang (oligarki) yang berkolaborasi  dengan para pemburu rente. Inilah yang menjadi pangkal permasalahan timbulnya benturan kepentingan antara nelayan tradisional dengan nelayan pengusaha Jaring Trawl, hinggga akhirnya mengakibatkan ketegangan sosial antara kedua kelompok tersebut.

 

Tetap Miskin

Lalu ada Keputusan Presiden No.39 tahun 1980 penggunaan Jaring Trawl dilarang. Munculnya Kepres ini kemudian tidak mampu menjawab persoalan nelayan hingga hari ini, konflik penggunaan alat tangkap ikan yang merusak terus berlanjut dengan perlawanan kaum nelayan yang lebih massif. tidak hanya bicara soal penangkapan ikan yang merusak akan tetapi melebar kearah isu kawasan pesisir, penegakan kedaulatan di laut dan kemandirian nelayan.

Masih sejalan dengan revolusi biru yang dijalankan oleh Pemerintah Orde Baru, tahun 80-an diberlakukan pembukaan lahan mangrove (kawasan hutan lindung pantai) menjadi tambak udang hampir di seluruh wilayah pesisir Indonesia yang berakibat rusaknya kawasan pesisir dan berkurangnya hasil tangkapan nelayan, karena sejatinya hutan mangrove adalah tempat bagi biota laut untuk berpijah.

Peristiwa-peristiwa tersebut menjadi penyebab munculnya perlawanan kaum nelayan Indonesia untuk merebut kembali kedaulatannya yang telah dirampas oleh kaum pemodal. Hal itu pula yang menyebabkan sulitnya untuk mencapai keadilan social bagi kaum nelayan Indonesia, berbagai masalah lain yang muncul sebagai dampak dari kebijakan revolusi biru tersebut adalah penggunaan alat tangkap ikan yang merusak lingkungan seperti trawl dan sejenisnya dimodifikasi oleh Negara dengan istilah-istilah baru namun pada prinsipnya masih saja trawl, sehingga mengakibatkan terjadinya over fishing di berbagai wilayah laut yang ada di Indonesia dan masih menimbulkan konflik

Terjadinya kerusakan kawasan pesisir hampir diseluruh kawasan pesisir Indonesia. Kementerian Kehutanan mencatat, ada 7.758.410,59 hektar hutan mangrove di Indonesia. Namun, hampir 70 persen rusak.  422.263 hektar hutan mangrove di Indonesia dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit.

Muncul lagi konflik perbatasan perairan RI – dengan Negara Tetangga, sebagai contoh penangkapan nelayan Indonesia oleh tentara Diraja Malaysia yang menunjukkan lemahnya peran Negara dalam melindungi kaum nelayan untuk menangkap ikan dilaut. Nelayan Indonesia tidak di bekali dengan alat navigasi dan pengetahuan tentang batas wilayah dan proses hukumnya, peristiwa ini hanya dianggap sebagai keteledoran nelayan Indonesia semata tanpa melihat akar persoalan yang terjadi.

Tak kalah pentingnya ketika kaum nelayan sulit mendapatkan akses permodalan untuk memiliki alat produksinya,  nelayan sulit mendapatkan kepercayaan dari perbankan dan ketergantungan nelayan dengan kaum modal menyebabkan nelayan hanya menjadi buruh nelayan. Perubahan iklim mengakibatkan terjadinya cuaca ekstrim yang akhirnya menghambat kaum nelayan untuk menangkap ikan dilaut, dana paceklik bagi nelayan dicabut oleh Negara yang mengakibatkan nelayan Indonesia semakin terpuruk dan tidak berdaya.

Jadi, nelayan kita kaya dengan lautan yang maha luas, tapi ia tak punya ikan. Miris!!

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: